Pagu 2027 Belum Cukup, Kemenhub Usul Tambahan Anggaran Rp 20,11 Triliun

Reporter: Leni Wandira | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 20,11 triliun untuk tahun anggaran 2027. Tambahan dana tersebut dibutuhkan untuk mendukung program keselamatan transportasi, konektivitas wilayah, layanan perintis, hingga keberlangsungan operasional kementerian.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, Kemenhub memperoleh pagu indikatif tahun anggaran 2027 sebesar Rp 28,34 triliun. Namun, jumlah tersebut dinilai belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan penyelenggaraan transportasi nasional tahun depan.

"Kementerian Perhubungan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 20,11 triliun untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan keselamatan, konektivitas wilayah, serta keberlangsungan layanan kementerian," ujar Dudy dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (17/6/2026).

Baca Juga: Risiko Nilai Tukar dan Suku Bunga Mengintai ULN, Panda Bond Jadi Opsi Pembiayaan APBN

Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas, pagu indikatif Kemenhub terdiri dari belanja nonoperasional sebesar Rp 20,88 triliun, belanja pegawai Rp 5,03 triliun, dan belanja barang operasional Rp 2,43 triliun.

Dudy menjelaskan, porsi terbesar pagu indikatif dialokasikan untuk program infrastruktur konektivitas sebesar Rp 19,10 triliun atau 67,38% dari total anggaran. Sementara program dukungan manajemen memperoleh Rp 7,60 triliun dan program pendidikan serta vokasi sebesar Rp 1,63 triliun.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah kebutuhan yang belum terakomodasi dalam pagu indikatif tersebut. Kebutuhan itu meliputi dukungan keselamatan transportasi sebesar Rp 7,98 triliun, dukungan pelayanan Rp 9,17 triliun, layanan transportasi perintis Rp 957 miliar, serta kebutuhan belanja pegawai sekitar Rp 2 triliun.

"Dapat kami sampaikan dari pagu indikatif sebesar Rp 28,34 triliun terdapat beberapa kebutuhan penyelenggaraan transportasi nasional yang belum terpenuhi," kata Dudy.

Menurut dia, apabila dibandingkan dengan kebutuhan pendanaan dalam rencana strategis tahun 2027 yang mencapai Rp 46,21 triliun, masih terdapat kesenjangan anggaran sebesar Rp 17,87 triliun atau sekitar 38,67%.

Sementara jika mengacu pada total kebutuhan anggaran Kemenhub yang diproyeksikan mencapai Rp 55,16 triliun pada 2027, maka kekurangan anggaran mencapai Rp 26,82 triliun atau sekitar 48,62%.

Baca Juga: Risiko Utang Luar Negeri Indonesia Meningkat, Panda Bond Jadi Alternatif

Dari sisi sumber pendanaan, alokasi terbesar berasal dari rupiah murni sebesar Rp 15,05 triliun atau 53,1% dari total pagu. Sisanya berasal dari pinjaman luar negeri Rp 4,77 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 3,87 triliun, badan layanan umum (BLU) Rp 2,42 triliun, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp 2,21 triliun, serta hibah luar negeri Rp 980 juta.

Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kemenhub juga menegaskan komitmennya mempercepat target Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) pada 2027.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan persoalan kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebih tidak bisa lagi ditangani secara parsial karena berdampak pada keselamatan transportasi, biaya logistik, dan kerusakan infrastruktur jalan.

Menurut Aan, pemerintah saat ini tengah menjalankan berbagai langkah strategis bersama para pemangku kepentingan untuk memperbaiki tata kelola angkutan barang dari hulu hingga hilir guna mendukung target Zero ODOL 2027.

Dudy menegaskan keselamatan transportasi tetap menjadi prioritas utama dalam penyusunan anggaran Kemenhub tahun depan. Selain itu, tambahan anggaran juga diperlukan untuk menjaga konektivitas wilayah, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui layanan transportasi darat, laut, udara, dan kereta api.

"Prioritas utama Kementerian Perhubungan adalah keselamatan transportasi sejalan dengan prinsip one is too many, bahwa satu korban kecelakaan itu sudah terlalu banyak dan harus kita cegah," ujar Dudy.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News