Risiko Utang Luar Negeri Indonesia Meningkat, Panda Bond Jadi Alternatif

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Risiko utang luar negeri (ULN) Indonesia perlu diwaspadai di tengah pelemahan rupiah, tingginya suku bunga global hingga mahalnya biaya utang yang tercermin dari tingginya imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN).

Meski posisi ULN Indonesia masih relatif terkendali dibanding banyak negara berkembang, arah risikonya dinilai mulai meningkat. Diversifikasi pembiayaan seperti penerbitan Panda Bond bisa menjadi alternatif.

Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede mengatakan kenaikan utang luar negeri Indonesia menjadi US$ 439,8 miliar pada April 2026 belum mengkhawatirkan secara sistemik. Rasio utang luar negeri terhadap produk domestik bruto (PDB) masih sekitar 29,6% dan struktur utangnya masih didominasi oleh tenor jangka panjang.

"Ini menunjukkan posisi Indonesia masih relatif terkendali dibanding banyak negara berkembang lain. Namun yang perlu dicermati adalah arah risikonya, karena kenaikan ULN terjadi bersamaan dengan pelemahan rupiah, suku bunga global yang masih tinggi, dan sentimen investor yang masih sensitif terhadap kredibilitas fiskal," ujar Josua kepada Kontan, Rabu (17/6/2026).

Menurut Josua, risiko jangka pendek terbesar bukan berasal dari besarnya nominal utang, melainkan dari meningkatnya beban pembayaran utang dalam rupiah. Ketika rupiah melemah, cicilan bunga dan pokok utang dalam valuta asing menjadi lebih mahal saat dikonversi ke rupiah.

Dampak tersebut terutama dirasakan oleh korporasi yang memiliki pendapatan dalam rupiah tetapi memiliki kewajiban dalam dolar AS atau mata uang asing lainnya. Sementara bagi pemerintah, risiko relatif lebih terkendali karena mayoritas ULN pemerintah berjangka panjang.

Meski begitu, pemerintah tetap menghadapi tekanan berupa kenaikan biaya bunga, kebutuhan pembiayaan yang lebih besar, dan persepsi pasar terhadap ruang fiskal. Josua menilai tingginya imbal hasil SBN menjadi salah satu indikator yang mencerminkan risiko pembiayaan Indonesia.

Dari sisi investor, yield SBN Indonesia memang menarik karena lebih tinggi dibandingkan banyak negara lain, termasuk sejumlah negara berkembang di kawasan Asia. Bahkan selisih imbal hasil terhadap surat utang pemerintah Amerika Serikat (US Treasury) masih cukup lebar sehingga berpotensi menarik aliran modal asing.

Namun di sisi lain, tingginya yield SBN juga menunjukkan pasar masih meminta premi risiko yang besar untuk memegang aset Indonesia.

"Imbal hasil SBN yang tinggi memberi dua pesan. Dari sisi investor, SBN Indonesia menjadi menarik karena memberikan imbal hasil lebih besar dibanding banyak negara lain. Namun dari sisi pemerintah, imbal hasil yang tinggi juga berarti biaya utang lebih mahal," jelas Josua.

Menurutnya, kenaikan utang luar negeri sektor publik perlu dilihat dari kualitas penggunaannya. Jika utang digunakan untuk belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, konektivitas, dan proyek yang meningkatkan kapasitas ekonomi, maka dampaknya dapat positif terhadap pertumbuhan dan penerimaan negara di masa depan.

Sebaliknya, jika tambahan utang hanya digunakan untuk menutup tekanan kas, membiayai belanja rutin, atau menambal defisit tanpa peningkatan kualitas belanja, pasar berpotensi menilai hal tersebut sebagai pelemahan disiplin fiskal.

Di sektor swasta, Josua menyebut kewaspadaan perlu diarahkan pada perusahaan yang memiliki utang valas besar, terutama di sektor manufaktur, listrik dan gas, pertambangan, serta jasa keuangan. Sektor-sektor tersebut sangat sensitif terhadap pergerakan kurs, harga komoditas, dan biaya pembiayaan global.

Josua mengingatkan bahwa pelemahan rupiah yang berkepanjangan dapat meningkatkan beban keuangan perusahaan yang memiliki lindung nilai atau hedging yang lemah. Dalam kondisi tertentu, tekanan tersebut dapat merembet ke kualitas kredit perbankan.

Dalam jangka pendek, indikator yang perlu dicermati menurut Josua antara lain rasio pembayaran utang terhadap penerimaan ekspor, posisi ULN jangka pendek terhadap cadangan devisa, kebutuhan valas korporasi, arus modal asing di pasar SBN dan saham, serta biaya lindung nilai.

"Jika cadangan devisa turun, rupiah melemah, dan kebutuhan pembayaran utang meningkat bersamaan, maka tekanan eksternal bisa membesar. Namun selama cadangan devisa memadai, defisit transaksi berjalan terkendali, dan struktur ULN tetap didominasi jangka panjang, risiko masih bisa dikelola," katanya.

Sementara itu, rencana penerbitan surat utang Panda Bond menurut Josua dapat menjadi instrumen alternatif diversifikasi sumber pembiayaan APBN karena mampu memperluas basis investor dan mengurangi ketergantungan terhadap pasar dolar AS.

Namun ia menegaskan Panda Bond bukan solusi instan untuk menurunkan biaya utang atau menstabilkan rupiah. Pemerintah tetap perlu memperhitungkan biaya akhir setelah memperhitungkan risiko kurs yuan, biaya lindung nilai, biaya penerbitan, likuiditas pasar, dan tingkat imbal hasil yang diminta investor.

Menurut Josua, Panda Bond sebaiknya diposisikan sebagai pelengkap, bukan pengganti pembiayaan domestik.

"Pemerintah tetap perlu menjaga pasar SBN domestik sebagai jangkar utama pembiayaan APBN, sambil menggunakan pasar yuan, dolar AS, yen, atau euro secara selektif untuk mengurangi konsentrasi risiko," ujar Josua.

Karena itu, Josua menyarankan agar pemerintah memastikan tiga hal. Pertama, memastikan kenaikan ULN tetap sejalan dengan kemampuan membayar dan tidak memperbesar risiko kurs secara berlebihan.

Kedua, memperkuat pengawasan ULN swasta, terutama korporasi dengan pendapatan rupiah dan utang valas besar.

Ketiga, menerbitkan surat utang Panda hanya jika biaya akhirnya kompetitif dan dapat memperkuat struktur pembiayaan, bukan sekadar mengejar sumber dana baru.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News