kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45910,41   -13,08   -1.42%
  • EMAS1.319.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pacu dana murah, Komisi XI DPR dorong pembentukan holding BUMN ultra mikro


Kamis, 08 April 2021 / 15:35 WIB
Pacu dana murah, Komisi XI DPR dorong pembentukan holding BUMN ultra mikro
ILUSTRASI. Bank BRI dikabarkan akan jadi bagian dari holding BUMN ultra mikro


Reporter: Ferrika Sari | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kehadiran Holding BUMN Ultra Mikro diharapkan bisa memacu dana murah. Kemudian dikembangkan menjadi modal pembiayaan bagi pelaku UMKM di Indonesia. Holding ini melibatkan Bank BRI, Pegadaian dan PNM. 

"Dengan perbaikan komposisi dana murah tersebut, akan tercipta pembiayaan yang lebih kompetitif untuk pelaku UMKM dan ultra mikro," kata Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun dalam keterangan resmi yang diterima Kontan.co.id, Kamis (8/4). 

Selain itu, pembentukan holding tersebut dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha lewat digitalisasi layanan keuangan. Melalui integrasi tersebut, kemampuan dan keunggulan teknologi informasi milik BRI dapat dikembangkan oleh PNM dan Pegadaian. 

Bahkan, integrasi data UMKM antar masing-masing lembaga menjadi lebih baik pasca terbentuknya holding. Hal ini juga akan menciptakan basis informasi yang kuat dalam memotret perkembangan UMKM.

Dengan begitu, ia berharap pembentukan holding untuk segera dilakukan untuk mempercepat pemulihan usaha UMKM. Saat ini,  pembentukan holding sudah mengantongi persetujuan dari  komite privatisasi.

“Bank BRI, Pegadaian dan PNM akan berada dalam satu payung sebagai upaya integrasi tanpa mengeliminasi karakteristik dan kekhasan masing-masing institusi," lanjutnya. 

Baca Juga: Komisi VI DPR desak pemerintah percepat sosialisasi holding BUMN ultra mikro

Sementara itu, Ekonom senior Indef Aviliani menyebuut, pembiayaan ultra mikro yang disalurkan Pegadaian dan PNM sudah sangat masif. Namun masih tergantung pada investasi negara. Akibatnya, biaya dana menjadi tinggi sehingga mengurangi kemampuan perusahaan serta negara untuk belanja keperluan lainnya.

"Memang permasalahan utama itu adalah pendanaan bagi Pegadaian dan PNM. Kalau masih dibiarkan sendiri-sendiri, penyertaan modal negara naik terus. Kalau dia masuk dalam bagian BRI, dia jadi bagus," kata Aviliani.

Dia meyakini, pelaku UMKM membutuhkan pembentukan holding karena intergrasi tersebut menguntungkan mereka. Sebab, dana penyaluran dari kedua perusahaan menjadi lebih murah sehingga turut membantu pemulihan usaha UMKM di masa pandemi. 

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, hingga 2020, porsi pembiayaan UMKM terhadap total kredit perbankan baru sekitar 19,97%. Padahal pelaku usaha di Indonesia sebesar 99% adalah segmen UMKM. 

Kehadiran holding diharapkan bisa memberi layanan produk yang lebih lengkap. Dengan  potensi pendanaan yang lebih murah bagi 29 juta usaha ultra mikro pada tahun 2024.

Beberapa waktu lalu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa rencana pemerintah membentuk holding BUMN ultra mikro sudah mendapat dukungan dari seluruh pemangku kebijakan. Holding ini fokus untuk pemberdayaan bisnis melalui PNM. Sedangkan pengembangan bisnis UMKM dan ultra mikro akan dilakukan Pegadaian serta BRI.

“Ekosistem ini ingin memastikan terdapatnya penurunan bunga pinjaman. Ini yang selama ini menjadi konteks hambatan bagaimana, kenapa, UMi dan UMKM tidak mendapat pendanaan yang lebih baik," jelasnya. 

Sebelumnya, Kementerian BUMN telah melakukan sosialisasi dan mengantongi dukungan pendirian holding dari OJK, BI, LPS, KSSK, dan terakhir  telah dirapatkan di komite privatisasi.

Selanjutnya: IHSG naik tiga hari beruntun ke 6.071 hingga Kamis (8/4)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
EVolution Seminar Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP)

[X]
×