Outstanding Utang Pemerintah Tembus Rp 9.138,05 Triliun, Purbaya: Masih Aman

Sabtu, 11 Oktober 2025 / 06:56 WIB

ILUSTRASI. Menkeu Tolak Berikan Insentif Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai dialog dengan pelaku pasar modal di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (09/10/2025). KONTAN/Cheppy A. Muchlis/09/10/2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai posisi utang pemerintah pusat saat ini masih dalam batas aman.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - BOGOR. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai posisi utang pemerintah pusat saat ini masih dalam batas aman. Per Juni 2025, total outstanding utang pemerintah tercatat sebesar Rp 9.138,05 triliun, dengan rasio terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 39,86%.

“Acuan utang bahaya besar atau enggak, tidak hanya dari nominal saja tetapi diperbandingkan dengan kondisi ekonomi. Rp 9000-an triliun itu masih 39%-an dari PDB. Dari standar ukuran internasional masih aman,” ungkap Purbaya dalam sambungan virtual Zoom pada agenda Media Gathering APBN 2026, di Bogor, Jumat (11/10/2025).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, posisi utang tersebut terdiri dari pinjaman sebesar Rp 1.157,18 triliun dan penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 7.980,87 triliun. Total utang ini sedikit menurun dibandingkan posisi Mei 2025 yang mencapai Rp 9.177,48 triliun.

Purbaya menjelaskan, ukuran aman tidaknya utang tidak bisa dilihat dari nominal semata, tetapi harus dibandingkan dengan kapasitas ekonomi. Ia mencontohkan, rasio utang di sejumlah negara maju bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

“Kita aman, masih di bawah 40%. Negara Eropa di atas 80%, bahkan Jerman mendekati 100%, Amerika Serikat 100% lebih, Jepang 250% lebih. Dengan standar itu kita aman,” ujarnya.

Menurut Purbaya, publik tidak perlu khawatir secara berlebihan terhadap posisi utang pemerintah. “Utang jangan dipakai untuk menciptakan sentimen negatif karena ada standar nasional dan internasional yang (menunjukkan) kita cukup prudent,” tegasnya.

Meski demikian, Purbaya menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menekan penerbitan utang baru secara optimal. Ia menekankan pentingnya memastikan setiap rupiah hasil utang digunakan secara produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Dalam artian kalau saya utang pun, itu pemakaiannya harus maksimal, jangan ada kebocoran. Harus menciptakan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan seoptimal mungkin,” pungkasnya.