Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ombudsman Republik Indonesia melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, Senin (11/8/2025).
Hal itu dilakukan guna menindaklanjuti kondisi pedagang beras di tengah isu beras premium oplosan yang belakangan mencuat ke publik.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyebut polemik beras oplosan tersebut berdampak pada penurunan signifikan omzet pedagang di PIBC.
Dalam temuannya, Yeka mengungkapkan sejumlah pedagang mengeluhkan penurunan penjualan antara 20% hingga 50% sejak isu beras oplosan mencuat di publik.
“Dari keterangan pedagang, misalnya mereka biasanya menjual 15-20 ton beras per hari, namun saat ini hanya 6-10 ton beras perhari,” jelas Yeka dalam keterangan resmi, Senin (11/8/2025).
Berdasarkan data Pengelola Pasar Induk Beras Cipinang, terdapat penurunan perbandingan beras masuk dan keluar di PIBC antara periode 1-10 Juli 2025 dan 1-10 Agustus 2025. Beras masuk dilaporkan turun 22,97%, sementara beras keluar turun 20,84%.
Baca Juga: Beras Oplosan Bermerek Premium Tersebar di Pasar, Polisi Tetapkan 3 Tersangka
Dari sisi harga, Ombudsman menyebut, adanya tren kenaikan harga beras di PIBC dengan rata-rata kenaikan harga beras sebesar Rp 200 pada dua minggu terakhir. Harga jual termurah Rp 13.150/kg dan harga termahal Rp 14.760/kg.
Dampak dari penurunan penjualan juga dirasakan tenaga kerja di sektor bongkar muat. Berdasarkan data Koperasi Jasa Pekerja Bongkar Muat PIBC, dari sekitar 1.200 anggota, sebanyak 80% tidak bekerja karena menurunnya volume pembelian beras di pasar induk tersebut.
“Situasi ini memerlukan perhatian serius pemerintah. Perlindungan terhadap konsumen harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap keberlangsungan pelaku usaha dan pekerja,” kata Yeka.
Di hari yang sama, Ombudsman juga melakukan tinjauan di Gudang PT Food Station Tjipinang Jaya. Dilaporkan, stok beras untuk program Pangan Subsidi kosong, terakhir disalurkan pada 9 Agustus 2025.
Sejalan dengan hal itu, Yeka mengatakan, proses penegakan hukum tidak boleh mengganggu layanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyalurkan program pangan subsidi.
Pada kesempatan ini, Ombudsman turut mengamati rangkaian proses uji mutu bersama Tim Quality Control PT Food Station terhadap lima sampel beras. Hasilnya, kadar air, butir patah, menir dan derajat sosoh telah sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras.
Baca Juga: Ada Kasus Beras Oplosan, Bapanas Perintahkan Ritel Tak Kosongkan Rak
Selanjutnya: Seruan Boikot Merek Amerika di India Menggema Imbas Tarif Tinggi Trump
Menarik Dibaca: 5 Makanan untuk Membakar Lemak Perut dalam 30 Hari, Ada Alpukat!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
