Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .
Oleh karena itu, dia meminta kepada presiden Joko Widodo untuk mengingatkan para pejabat untuk tidak menimbulkan kegaduhan, terkait kebijakan impor beras.
"Tegur menteri dan pejabat terkait yang bermuka dua (di Rakortas setuju, diluar menetang), agar tidak merusak kepercayaan publik," katanya.
Terkait dengan kapasitas gudang Bulog, sejatinya dapat menampung stok beras sebanyak 4 juta ton. Sementara sampai dengan saat ini, stok beras yang ada di gudang-gudang Bulog mencapai 2,4 juta ton.
Kapasitas 400.000 ton dalam keadaan perbaikan dan disewakan untuk kepentingan komersil. Sisanya, sebanyak 1,2 juta ton dijadikan sebagai cadangan untuk menampung pasokan beras dari produksi dalam negeri, jika terjadi panen raya.
Sementara beberapa waktu lalu, Dirut Perum Bulog, Budi Waseso menolak untuk menerima beras impor, dengan alasan gudang telah penuh, bahkan telah menyewa sejumlah gudang dari pihak lain.
Buwas berpendapat, stok saat ini 2,4 juta ton beras sudah mencukupi sebagai cadangan nasional. Jika ditambah impor, justru akan memberikan beban tambahan bagi Bulog untuk menyewa gudang.
Menanggapi adanya gudang Bulog yang disewakan, Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi berpendapat perlu dilakukan audit oleh BPK. Tujuannya untuk mengetahui apakah harga gudang yang disewakan tersebut mengikuti harga pasar atau tidak.
"Harus diaudit, sesuai atau tidak harganya dengan harga pasar. Jangan seperti di gudang di kemayoran dan beberapa gudang lainnya disewakan dengan harga murah," kata Uchok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
