Reporter: Edy Can, Reuters | Editor: Edy Can
JAKARTA. Indonesia sepertinya tidak bisa memperoleh dana hibah sebesar US$ 1 miliar dari Norwegia. Pasalnya, pemerintah Norwegia menilai perkembangan reformasi kehutanan di Indonesia tidak akan cukup mampu mengurangi emisi gas karbon hingga 26% pada 2020 mendatang.
Menteri Lingkungan Norwegia Bård Vegar Solhjell mengaku sangat terkesan dengan apa yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam sektor kehutanan. Dia bilang sudah ada perubahan kebijakan yang lebih pro lingkungan.
Masalahnya, Solhjell mengatakan, perusakan hutan (deforestation) masih terjadi di daerah yang tidak masuk dalam wilayah moratorium hutan. Dia bilang, pemerintah daerah masih memberikan izin bagi pembukaan lahan. "Kami tahu moratorium itu tidak akan cukup mencapai kesepakatan mitigasi iklim atau menghentikan laju perusakan hutan," kata Solhjell, Selasa (22/5).
Sekedar berkilas balik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meneken letter of intent dengan pemerintah Norwegia tentang moratorium hutan untuk memangkas emisi gas kaca. Sebagai imbal baliknya, pemerintah Norwegia akan memberikan dana hibah US$ 1 miliar bila target pengurangan emisi gas tersebut tercapai. "Ini adalah janji yang sangat progresif tetapi sangat menantang untuk diwujudkan," kata Solhjell.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
