Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pimpinan Pusat Serikat Nelayan Nahdatul Ulama (PP SNNU) menolak rencana impor garam sebanyak 3 juta ton. Rencana impor garam tersebut dianggap akan menyengsarakan masyarakat pesisir terutama petani garam.
Impor garam akan menekan harga garam rakyat yang saat ini sudah berada di kisaran Rp 100 hingga Rp 300 per kilogram (kg).
"Menolak dengan tegas impor garam sejumlah 3 juta ton pada tahun 2021," ujar Ketua Umum PP SNNU Witjaksono dalam konferensi pers, Rabu (24/3).
Witjaksono bilang, pihaknya telah melakukan pemantauan terhadap perkiraan produksi garam rakyat tahun 2021. Berdasarkan hal tersebut, ia menyatakan bahwa maksimal kebutuhan impor hanya sebesar 1 juta ton.
Baca Juga: Kemenperin tegaskan akan jaga pasokan kebutuhan garam
Harga garam impor telah melampaui harga garam lokal saat ini. Berdasarkan keterangan PP SNNU, harga garam impor berkisar antara Rp 1.000 hingga Rp 1.500 per kg.
Alasan standar garam produksi rakyat yang tidak memenuhi kebutuhan industri kerap menjadi alasan impor. Hal tersebut dipandang PP SNNU sebagai alasan dari pelaku usaha yang mengeruk keuntungan dari impor.
"Masalahnya adalah keberpihakan pemerintah dari alih teknologi, modernisasi tambak garam. Apabila ini ada keberpihakan dari pemerintah, impor garam kita akan stop minimal 2 tahun ke depan, maksimal 3 tahun," terang Witjaksono.
Ia mengungkapkan, saat ini memang belum ada informasi soal produksi petani garam rakyat yang memenuhi standar industri dengan kadar NaCl di atas 97%. Produk garam rakyat rata-rata hanya menghasilkan NaCl sebesar 70% hingga 75%.
Potensi lahan dan panas yang ada di Nusa Tenggara Timur (NTT) juga belum dimanfaatkan oleh pemerintah. "Ini dilema yang harus diselesaikan agar tidak berlarut-larut tidak menjadi alibi tiap hari sehingga menambah ekspor kita tiap tahunnya," jelasnya.
PP SNNU juga mendorong pemerintah menetapkan standar harga garam rakyat sekitar Rp 700 hingga Rp 1.000 per kg. Hal itu akan membuat petani garam lebih antusias danntak terjadi alih fungsi lahan.
Selanjutnya: Kebutuhan garam industri yang meningkat jadi alasan Indonesia belum swasembada garam
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
