Reporter: Hafid Fuad | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar berani menjamin, tidak akan ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja atau buruh pasca kenaikan BBM pada 1 April nanti. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan dan konsolidasi antara Kemnakertrans, Apindo, dan Kadin yang digelar hari ini (21/3).
Dalam pertemuan itu, dua organisasi pengusaha tersebut mengatakan bahwa pengusaha tidak akan melakukan pemecatan pada saat terjadi kenaikan BBM nanti. Bahkan pernyataan tersebut telah diumumkan di hadapan serikat buruh pada pertemuan hari ini, dalam diskusi mengenai penguatan pengawasan ketenagakerjaan di kantor kemnakertrans.
"Hasil konsolidasi dengan pengusaha sudah menegaskan mereka tidak akan melakukan PHK," ujar Muhaimin dalam siaran pers yang diterima KONTAN.
Muhaimin menjelaskan, Apindo dan Kadin tidak keberatan dengan rencana kenaikan BBM tersebut. Namun, mereka menyatakan sangat keberatan dengan kenaikan TDL yang akhirnya batal naik pada tahun ini.
Bila nanti terjadi permasalahan antara pengusaha dan pekerja, Muhaimin meminta agar kedua belah pihak melakukan dialog secara bipartit dalam mencari solusi alternatif bagi kedua belah pihak. Ia meminta agar para buruh tidak melakukan sikap anarkis dalam melakukan aksi demo menuntut pembatalan kenaikan BBM. Jika memang terjadi pengulangan sikap anarkis seperti penutupan tol, maka Muhaimin mengatakan tindakan tersebut akan ditindak tegas oleh kepolisian.
"Siapapun yang menggunakan cara-cara anarkis akan ditindak tegas," ujar Muhaimin.
Ketika dikonfirmasi mengenai hal ini, Ketua Kadin Suryo Bambang mengaku tidak bisa menjamin tidak akan ada pemecatan jika kenaikan BBM ternyata sangat merugikan pengusaha. Ia mengungkapkan, kalangan pengusaha akan bersikap realistis dalam merespon kenaikan BBM. "Pengusaha pasti akan melakukan penyesuaian jika kondisi mendesak," jelas Suryo.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Apindo Sofyan Wanandi. Sofyan bilang, saat ini masih sulit melihat dampak kenaikan BBM di perusahaan. Sehingga, ia hanya bisa mengatakan bahwa pengusaha akan berusaha agar tidak melakukan pemecatan. Pada bulan Desember, perusahaan akan mengevaluasi kondisi perusahaannya atas dampak kenaikan BBM tersebut. "Nanti pada bulan Desember baru bisa dilihat dampaknya dan langkah apa yang harus diambil," ujar Sofyan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
