Reporter: Hendra Gunawan | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA - Pemerintah Pusat diharapkan tidak menghambat laju perekonomian yang tengah meningkat dengan memasarkan mobil di Indonesia. Khususnya tingkat perekonomian pada masyarakat pedesaan. Hadirnya kebijakan mobil murah ini, dikhawatirkan hanya akan membuat masyarakat menjadi konsumtif di tingkatan perekonomian regional.
"Saya mencoba menjaring aspirasi. Yang dibutuhkan itu desa-desa diberikan infrastruktur yang untuk meningkatkan perekonomian, seperti jalan. Kebutuhan itu real dilapangan dan sangat dibutuhkan. Hadirnya mobil murah menjadikan masyarakat konsumtif," kata Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, Minggu (22/9).
Menurut Taufik, pada masyarakat pedesaan pengadaan jalan raya lebih dibutuhkan ketimbang dengan mobil murah. Selain itu, ujarnya, pemerintah seharusnya memprioritaskan terlebih dahulu ketahanan dan harga pangan untuk mudah dijangkau oleh masyarakat ketimbang memberikan masyarkat mobil murah yang sebenarnya tidak memiliki urgensi yang mendesak.
"Saya melihat pemerintah jangan dulu memprioritaskan soal mobil murah, tapi sembako murah dan utamanya untuk memperlancar laju ekonomi. Tapi ini kan memberikan persepsi peningkatan kebutuhan konsumtif saja. Perbaikan jalan lebih penting, sembako lebih penting," jelasnya.
Taufik mengatakan, dalam aspek peningkatan ekonomi, kebijakan mobil murah jangan sampai tumpang tindih dengan kebijakan lain lintas sektoral seperti pengentasan kemacetan dan kepadatan lalu lintas juga dalam rangka peningkatan perekonomian.
"Lihat saja bagaimana sekarang ruwetnya kendaraan broda dua, 200 ribu saja sudah bisa bawa motor kerumah, tingkat disiplin masih rendah dan banyak terjadi kecelakaan. Yang pasti ini akan memperpadat frekuensi kendaraan bermotor. Kebijakan dalam kaidah peningkatan sektor jangan ditimpa oleh sifat konsumtif yang dipupuk bangsa sendiri," tegasnya.(Tribunnews.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
