Misbakhun Geram, Pemerintah Rutin Bayar Bunga Utang, Tapi Rating Dipangkas Terus?

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun geram dengan beberapa lembaga pemeringkat yang terlihat beberapa kali memangkas rating surat utang atau obligasi Indonesia, padahal menurutnya pemerintah tak pernah menunda pembayaran bunga utang.

"Kita harus bertanya dengan peratingan yang seperti ini. Mohon maaf. Indonesia itu, sesulit apapun krisis 98, satu detik pun pemerintah Republik Indonesia tidak pernah menunda pembayaran bunga utang," tegas Misbakhun.

Misbakhun juga menyampaikan, bahwa pasar tidak seharusnya meragukan fundamental negara Indonesia. Ia juga menyebut bahwa Indonesia menguasai pasar sejumlah komoditas dunia, seperti nikel misalnya dimana Indonesia menguasai 60% produksi nikel dunia. Indonesia juga menguasai 40% CPO dunia, kemudian 35% batubara dunia. Begitu juga dengan emas, karet, kopi, tembaga, perak, dan semuanya disebut ada di bumi Indonesia. 

Baca Juga: Ketua Komisi XI DPR Misbakhun Geram Reaksi Pasar & Lembaga Rating yang Tidak Mendasar

"Apa yang membuat kita khawatir terhadap masa depan Republik ini dan kita ikut-ikutan terjebak, domestic consumption kita sangat kuat. Populasi kita nomor 4 di dunia," ungkap Misbakhun.

Jika merujuk data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diolah KONTAN, rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan negara menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2020, rasio bunga utang terhadap penerimaan negara tercatat sebesar 19,28%, yang kemudian menurun menjadi 17,12% pada 2021. 

Namun, setelah itu rasio kembali meningkat secara bertahap: 14,69% pada 2022, 15,90% pada 2023, dan diproyeksikan mencapai 17,45% pada 2024. 

Dalam APBN 2025, rasio ini diperkirakan akan terus naik menjadi 18,40%, mencerminkan semakin besarnya beban pembayaran bunga utang dalam struktur keuangan negara.

Tren ini menandakan bahwa meskipun penerimaan negara terus meningkat, kewajiban pembayaran bunga utang juga semakin besar, yang dapat membatasi ruang fiskal untuk belanja prioritas lainnya.

Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Naik Jadi US$ 430,4 Miliar di Kuartal I-2025

Selanjutnya: Perdagangan Indonesia dan Selandia Baru Selama Kuartal I 2025 Tembus US$ 476,90 juta

Menarik Dibaca: Denpasar Diguyur Hujan Ringan, Pantau Cuaca Besok di Bali Selengkapnya!

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News