Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Pemerintah sudah membuka sektor pariwisata bagi investor asing. Namun hingga akhir Februari peminatnya masih minim.
Hal itu terlihat dari data yang dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terkait komitmen investasi di bidang pariwisata malah turun sebesar 17% sepanjang Januari-Februari 2016, dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
BKPM mencatat, nilai komitmen investasi di sektor pariwisata dan kawasan sebesar Rp 38,1 triliun saja. Jumlah itu tergolong minim dibandingkan sektor prioritas lainnya.
Komitmen terbesar untuk sektor industri substitusi impor, yaitu sebesar Rp 301 triliun, dengan tingkat pertumbuhan 885%. Kemudian sektor infrastruktur sebesar Rp 112,6 triliun, dengan pertumbuhan 40%.
Sedangkan penurunan komitmen investasi paling besar terjadi di sektor pertanian, yang tumbuh negatif 80%. Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan,paket kebijakan pemerintah termasuk DNI memang masih membutuhkan waktu untuk mendongkrak semua sektor industri.
Sebab, menurutnya ada beberapa sektor lain yang justru tumbuh karena paket kebijakan dikeluarkan. "Misalnya sektor padat karya," kata Franky, Rabu (16/3) di Jakarta.
Sektor padat karya sepanjang Januari-Februari 2016 tumbuh sebesar 6% dibandingkan tahun lalu, atau menjadi Rp 11,55 triliun.Industri padat karya ini terdiri dari insutri makanan, tekstil, speatu dan kayu.
Direktur Institute for development of Economic and Finance (INDEF) Enny Srihartati menilai, sektor pariwisata ini tergantung pada infrastruktur. Selama infrastrukturnya belum ada pembenahan, maka akan sulit investor melirik.
Apalagi, yang sudah dibuka dalam revisi DNI hanyalah untuk bidang usaha jasa perhotelan, bar dan cafe yang tadinya diperbolehkan asing memiliki saham 49%, kini dikeluarkan dari DNI. Jadi, masih butuh waktu bagi industri ini untuk berkembang.
Enny juga bilang, komitmen investasi tidak bisa dijadikan ukuran keberhasilan menarik investor. Sebab, selama masih berbentuk komitmen tidak akan memberikan dampak apapun terhadap pertumbuhan ekonomi.
Hal itu hanya bisa dibaca sebagai signal dari pandangan calon investor. Ketika komitmennya meningkat, maka minat dan ketertarikannya lebih baik. Nah, pemerintah harus memastikan, komitmen itu menjadi realisasi investasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
