kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45923,49   -7,86   -0.84%
  • EMAS1.319.000 -0,08%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Meski Tuai Polemik, Kemenhub Tetap Melanjutkan Kajian Penyesuaian Beda Tarif KRL


Kamis, 19 Januari 2023 / 13:52 WIB
Meski Tuai Polemik, Kemenhub Tetap Melanjutkan Kajian Penyesuaian Beda Tarif KRL
ILUSTRASI. Penumpang menunggu keberangkatan di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Senin (16/1/2023). Meski Tuai Polemik, Kemenhub Tetap Melanjutkan Kajian Penyesuaian Beda Tarif KRL.


Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tetap melanjutkan kajian penyesuaian perbedaan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) bagi si miskin dan kaya. 

Seperti diketahui, wacana ini mengundang perhatian beberapa pihak, dan tak sedikit mulai yang menyatakan keberatan dengan skema perbedaan tarif ini. 

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, kajian beda tarif saat ini tengah dibahas bersama para akademisi, pengamat, operator dan perwakilan konsumen. Ia mengatakan, inti dari kebijakan ini adalah agar subsidi KRL tepat sasaran. 

Baca Juga: Heboh Tarif KRL untuk Orang Kaya, Apa Pendapat Pengamat?

"Hasil kajian ini yang nanti akan menjadi bahan pertimbangan skema penarifan," jelas Adita pada Kontan.co.id, Kamis (19/1). 

Meski begitu, Adita tidak menjelaskan kapan penyesuaian tarif ini mulai berlaku. Menurutnya, hal ini bergantung pada hasil kajian yang tengah dilakukan saat ini.  "Tergantung hasil kajianya nanti," jelas Adita. 

Sebelumnya, wacana pembedaan tarif bagi si miskin dan kaya, diutarakan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. 

Pihaknya memastikan tarif KRL tidak akan naik di 2023, tetapi bakal ada penyesuaian bagi kelompok masyarakat mampu, artinya orang kaya bakal membayar tarif KRL tanpa subsidi alias lebih mahal. 

Baca Juga: Masyarakat Disambut dengan Beragam Kenaikan Tarif di Awak 2023, Ini Daftarnya

Budi mengatakan, pembedaan tarif perlu dilakukan agar subsidi tarif KRL tepat sasaran. Selain itu ia menyoroti adanya kenaikan biaya operasional yang belum dibarengi dengan kenaikan tarif. 

"Jika terus dibiarkan, kondisi ini bisa berakibat pada pembengkakan subsidi public service obligation (PSO) dari pemerintah yang nantinya membebani APBN," kata Budi 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
EVolution Seminar Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP)

[X]
×