Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Current account deficit (CAD) atau defisit transaksi berjalan pada tahun ini akan kembali melonjak karena impor barang modal infrastruktur. Padahal, pada tahun 2014 CAD sudah membaik ke level 2,95% dari sebelumnya 3,18% dari PDB.
Tahun ini Bank Indonesia (BI) memprediksi CAD akan kembali ke level 3%. Meskipun karakteristik CAD tahun ini lebih sehat karena berisikan impor produktif, tetap saja CAD harus ditekan karena menjadi salah satu pemberi tekanan pada rupiah.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan setelah administrasi Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) selesai pada Maret, pemerintah akan fokus mengurangi defisit transaksi berjalan (CAD). Ia mengakui yang membuat CAD sulit turun adalah karena beban defisit neraca jasa dan pendapatan, bukannya pada neraca dagang.
Nilai defisit neraca jasa jumlahnya berkali-kali lipat dibanding defisit neraca dagang. Berdasarkan data Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) triwulan IV 2014 yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI), defisit neraca jasa ekspor impor mencapai US$ 10,53 miliar, turun dibanding 2013 yang mencapai US$ 12,07 miliar. Neraca dagang sendiri melihat data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2014 defisit US$ 1,89 miliar dan tahun 2013 defisit US$ 4,08 miliar.
Salah satu cara yang bakal dilakukan pemerintah adalah mempercepat perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang reasuransi. "Salah satu defisit besar itu datang dari asuransi," ujarnya akhir pekan lalu.
Menurut bambang, perlu ada BUMN reasuransi. Adanya BUMN reasuransi ini nantinya tidak akan mematikan asuransi asing yang selama ini digunakan dalam transportasi domestik. Hanya saja, nantinya paling tidak porsi asuransi asing bisa dikurangi.
Untuk neraca dagangnya sendiri, pemerintah akan berfokus pada ekspor agar setidaknya bisa mengimbangi laju impor. Pemerintah akan bergerak dari sisi pembiayaan. Kemkeu akan memberdayakan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk lebih agresif mendorong diversifikasi dan value dari ekspor.
Selain dari sisi pembiayaan, pemerintah akan bergerak dari sisi insentif pajak yang diharapkan bisa mengurangi repatriasi pendapatan. Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang selama ini dijalankan pemerintah akan terus dilakukan dan disempurnakan.
Menurut Bambang, selama ini aturan KITE efektif untuk mengurangi ketergantungan pada kawasan berikat. Efektivitas kawasan berikat minim karena kawasan ini membolehkan penjualan barang sebesar 50% ke dalam negeri. "Sedangkan tujuan KITE jelas untuk mendorong ekspor," terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
