Reporter: Tim KONTAN | Editor: Indah Sulistyorini
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pada Kamis (13/10) pekan ini forum menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari negara-negara G20 kembali melakukan pertemuan di Washington DC Amerika Serikat.
Pertemuan 4th Finance Minister and Central Bank Governor (FMCB) Meeting di Washington DC tersebut sejatinya merupakan rangkaian dari agenda G20, yang membahas sektor keuangan.
Hasil pembahasan maupun kesepakatan dari pertemuan itulah yang akan di bawa ke pertemuan tingkat tinggi pemimpin dunia yang sedianya akan di gelar di Nusa Bali medio November 2022 mendatang.
Pertemuan keempat para menteri keuangan dan gubernur bank sentral ini sejatinya bukan melakukan pembahasan isu dari awal. Sebab pada pertemuan ketiga yang berlangsung di Nusa Dua Bali 13-14 Juli 2022 atau tiga bulan lalu, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral telah menyelesaikan dokumen chairs summary sepanjang 14 paragraf.
Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI Pery Warjiyo menyampaikan setidaknya sudah ada tujuh agenda aksi telah disepakati. Selain itu masih ada dua poin yang masih diperdebatkan yakni menyangkut penyelesaian krisis Rusia Ukraina.
Sri Mulyani menyebut pertemuan telah menciptakan kemajuan dalam membangun jembatan satu sama lain dalam menanggulangi tantangan yang nanti akan dihadapi ke depan. Sebagai pemimpin Presidensi G20, Indonesia terus menjaga integritas dan efektivitas G20, sejalan dengan prinsip-prinsip G20 yang disepakati, seraya memprioritaskan dialog terbuka dan berfokus pada aksi konkret.
Sedangkan Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut G20 berupaya mengkoordinasikan permasalahan ekonomi global dan tetap berkomitmen mewujudkan aksi-aksi nyata. "Untuk mendukung pertumbuhan dan pemulihan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif," ujar Perry Warjiyo.
Rumusan 14 paragraf keputusan bersama FMCB itu merupakan intisari dari pembahasan atas tujuh isu ekonomi global dan kesejahteraan yang paling penting dan relevan pada masa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
Sebagai gambaran tujuh isu ini meliputi; Pertama, ekonomi global terkini; Kedua agenda kesehatan global; Ketiga, arsitektur keuangan internasional; Keempat sektor keuangan; Kelima keuangan berkelanjutan; Keenam infrastruktur; dan Ketujuh perpajakan internasional.
Pada perkembangan isu ekonomi global, agenda membahas ekonomi global dan risikonya. Pembahasan meliputi pertama situasi ekonomi global saat ini, beserta tantangannya, termasuk mengenai dampak pandemi Covid-19. Kedua, isu perang di Rusia dan Ukraina dengan dampaknya pada prospek ekonomi global, inflasi global, ketahanan pangan dan energi; serta exit strategy dan efek pandemi.
G20 menyadari perang menyebabkan disrupsi pada rantai pasok global, kenaikan harga pangan, dan energi.
Kondisi ini memicu inflasi sejak awal tahun yang mengancam sisi ketahanan pangan, terutama bagi kelompok rentan.
Karena itulah delegasi G20 menegaskan kembali komitmennya untuk memanfaatkan semua kebijakan yang tersedia untuk mengatasi permasalahan ekonomi guna mempertahankan stabilitas finansial dan keberlanjutan fiskal jangka panjang.
Sedangkan pada isu kesehatan global semua anggota G20 menekankan komitmen bersama untuk mengutamakan aksi kolektif dan terkoordinasi dalam mengendalikan pandemi.
Salah satunya dengan mendukung lahirnya Financial Intermediary Fund (FIF) mulai dari persiapan, kesiagaan serta respons (preparedness, prevention, and response).
Beberapa anggota G20 telah menyatakan komitmen untuk mendukung FIF, dengna total dana terkumpul saat ini sekitar US$ 1,37 miliar.
Sementara pada agenda Arsitektur Keuangan Internasional G20 sepakat untuk bersama-sama mendorong ketahanan finansial global jangka panjang.
Anggota G20 akan terus memantau risiko dari volatilitas arus modal yang meningkat, efek negatif spillover, dan kondisi pasar yang tidak menentu dengan memasukkan review dari IMF Institutional View (IV) bagi liberalisasi dan pengelolaan arus modal, pengoptimalan kerangka kebijakan terintegrasi IMF, dan stabilitas makrofinansial.
Tidak hanya itu, bank sentral G20 juga berkomitmen untuk melanjutkan diskusi mengenai implikasi makrofinansial dari Central Bank Digital Currencies (CBDCs).
Pada agenda ini G20 berupaya memfasilitasi pembayaran lintas batas negara atau cross-border, seraya menjaga stabilitas moneter internasional dan sistem keuangan.
Prakarsa bersama antara Presidensi G20 Indonesia dan Bank for International Settlement (BIS) Innovation Hub melalui TechSprint 2022 dimaksudkan untuk mencari solusi yang praktikal dan layak untuk menerapkan CBDCs.
Sedangkan agenda Sektor Keuangan para anggota telah membahas exit strategy dari Covid-19 guna mendukung pemulihan yang adil berkenaan dengan aspek stabilitas keuangan dan scarring effects.
Didiskusikan juga upaya mengatasi kerentanan pada lembaga keuangan nonbank (NBFI); risiko keuangan terkait iklim; aset kripto; inklusi dan digitalisasi keuangan; dan inisiatif kesenjangan data baru.
Anggota G20 mendukung penguatan ketahanan sistem keuangan global. Tak ayal, G20 meminta Dewan Stabilitas Keuangan (Financial Stability Board/FSB) untuk mengintensifkan pemantauannya.
Dalam hal ini para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G20 berkomitmen untuk menjaga stabilitas keuangan global, termasuk melalui koordinasi berkelanjutan dari langkah-langkah kebijakan dan penerapan standar internasional.
Untuk Agenda Keuangan Berkelanjutan, anggota G20 menekankan peran penting keuangan berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi global yang lebih hijau, tangguh, dan inklusif. Tujuannya adalah pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 sesuai Paris Agreemment.
G20 juga mendukung peta jalan keuangan berkelanjutan G20; dan menyusun kerangka transisi keuangan untuk meningkatkan kredibilitas komitmen institusi keuangan; meningkatkan instrumen keuangan berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan; dan mendorong pembiayaan dan investasi yang mendukung transisi.
Selanjutnya pada agenda bidang infrastruktur Anggota G20 berkomitmen merevitalisasi investasi infrastruktur yang berkelanjutan, inklusif, dan terjangkau.
Anggota G20 juga menerima kerangka kebijakan untuk partisipasi sektor swasta dalam meningkatkan investasi infrastruktur berkelanjutan, yang akan melengkapi investasi sumber lainnya, termasuk investasi publik dan keuangan yang disediakan oleh Multilateral Development Banks (MDBs).
Pada agenda Perpajakan Internasional, Presidensi Indonesia di G20 berkomitmen mengimplementasikan kesepakatan atas dua pilar paket pajak internasional G20/OECD.
G20 juga mendukung pekerjaan yang terkait pilar satu serta menerima penyelesaian pilar dua global anti-base erosion (GloBE) Model Rules. Adapun kerangka implementasi GloBE masih dalam pengembangan.
Para anggota G20 juga menekankan kembali tujuan memperkuat agenda pajak dalam pembangunan sesuai pembahasan G20 Ministerial Symposium on Tax and Development.
Peta jalan G20/OECD yang baru untuk negara berkembang dan pajak internasional telah pula disepakati. Para anggota mendukung perkembangan yang dibuat untuk implementasi standar transparansi pajak yang sudah disetujui secara internasional, termasuk upaya secara regional serta mendukung penandatanganan Asia Initiative Bali Declaration.
Tantangan saat ini adalah agar pertemuan Washington bisa mencapai komunike bersama demi tercapainya recover together, recover stronger.
Info terkini tentang G20 kunjungi g20.org
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
