Sumber: Kompas.com | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro untuk mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas ekspor mutiara.
Saat ini ekspor mutiara tidak dikenai PPN. Sebaliknya, saat ini mutiara yang diproduksi dan dijual di pasar domestik dikenakan PPN 10%, dan PPnBM 75%.
"Sebetulnya kalau mutiara harusnya ekspornya dikasih PPN, karena itu termasuk barang yang bukan konsumsi dan bukan padat karya. It's a total luxury goods," kata Susi dalam konferensi pers penegahan ekspor ilegal mutiara, di Jakarta, Selasa (12/1).
Susi menjelaskan, industri mutiara bukanlah bisnis padat karya. Industri mutiara ini beroperasi sangat tertutup, berlokasi di area yang sangat terpencil, dan hanya sedikit mempekerjakan karyawan lokal.
Dari sisi transfer teknologi, industri mutiara ini sebut Susi cukup pelit membagikan pengetahuan kepada masyarakat lokal.
Karyawan lokal yang dipekerjakan hanya ditugasi untuk mengaja mutiara, tanpa tahu bagaimana cara penyuntikan.
"Saya kemarin, waktu mau meresmikan pameran mutiara sempat tidak mau, karena saya bilang sampai hari ini tidak ada karyawan lokal Indonesia yang dikasih tahu cara menyuntik kerang," kata Susi.
Susi mengatakan, tanpa PPN ekspor pun pelaku industri mutiara ini sengaja menghindari kewajiban lain dengan melakukan penyelundupan.
Mereka menghindari pajak badan, dan atau pajak pribadi. Oleh karenanya, Susi menganggap, jika ada kewajiban PPN ekspor, maka aktivitas industri mutiara asing yang ada di Indonesia bisa lebih terpantau.
Di sisi lain, Susi ingin agar penjualan mutiara untuk pasar domestik tidak dikenai PPN.
"Sehingga orang lokal tidak perlu membeli mutiara impor," ucap Susi.
Sebagai informasi, sepanjang 2014 lalu nilai perdagangan mutiara Indonesia hanya mencapai 28,74 juta dollar AS. Angka ini naik dari tahun 2013 yang sebesar US$ 25,82 juta, namun turun dibandingkan 2012 yang mencapai US$ 29,43 juta. (Estu Suryowati)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
