kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.470.000   4.000   0,27%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

Menteri PUPR dorong penyelesaian jalan akses pelabuhan Patimban


Senin, 02 Desember 2019 / 15:33 WIB
Menteri PUPR dorong penyelesaian jalan akses pelabuhan Patimban
ILUSTRASI. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kanan) di Jakarta (8/11/20019).


Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - SUBANG. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendorong agar pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Patimban sepanjang 8,2 Km dapat selesai tepat waktu sesuai target kontrak pada April 2020.

Sebab ketersediaan infrastruktur jalan sangat krusial untuk menunjang Pelabuhan Patimban yang akan menjadi pelabuhan internasional terbesar di Indonesia selain Pelabuhan Tanjung Priok. 

Baca Juga: Jokowi: Jalan akses menuju Pelabuhan Patimban rampung Juni 2020

"Untuk itu saya minta agar ditambah sumber dayanya, baik peralatan dan pekerja. Shift kerja juga harus ditambah agar bisa selesai tepat waktu," kata Menteri Basuki akhir pekan lalu, Kamis (28/11). 

Diungkapkan Menteri Basuki, penyelesaian pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Patimban juga menjadi salah satu dari tindak lanjut pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan mantan Perdana Menteri Jepang periode 2007 – 2008 Yusuo Fakuda yang juga Ketua Asosiasi Jepang – Indonesia pada pekan lalu. 

"Karena jalan akses ini juga bagian dari kerja sama antar Indonesia-Jepang dengan skema pinjaman yang melibatkan kontraktor dari negara pemberi pinjaman. Untuk itu harus bisa dikerjakan agar selesai tepat waktu. Saat ini progres konstruksi mencapai 55,8 %," kata Menteri Basuki.

Kontrak pembangunan jalan akses Pelabuhan Patimban dan konsultan supervisi telah ditandatangani pada 14 Agustus 2018 dengan kontraktor pelaksana yakni PT PP, PT. Bangun Cipta Kontraktor dan Shimizu Corporation dengan alokasi anggaran Rp 1,12 triliun.

Baca Juga: Presiden Jokowi targetkan pelabuhan Patimban rampung tahun 2027  

Sedangkan untuk konsultan supervisi dilakukan oleh Katahira & Engineer International bekerjasama dengan Nippon Engineering Consultant serta PT Perentjana Djaja, PT Sarana Multi Daya, PT Parama Karya Mandiri, PT Mekaro Daya Mandiri dan PT Maratama Cipta Mandiri senilai Rp63,51 miliar. 

Jalan akses Pelabuhan Patimban dibangun  dengan menggunakan 3 metode konstruksi yang sebagian besar elevated (jalan layang). Hal ini dikarenakan kondisi tanah di sekitar lokasi berupa persawahan dengan kontur tanah yang lunak.

Ketiga konstruksi dibangun terdiri dari pile slab sepanjang 5,9 Km, flyover sepanjang 1,6 Km, dan flexible pavement sepanjang 0,7 Km. 

Menteri Basuki mengatakan pembangunan jalan dengan konstruksi layang akan memberikan keuntungan bagi perlindungan areal persawahan yang berada di wilayah tersebut.

"Kalau dibangun dengan konstruksi konvensional, sawah dan irigasi teknis pasti habis. Adanya pembangunan jalan baru, biasanya diikuti oleh pertumbuhan pesat kegiatan warga seperti permukiman dan pertokoan.Oleh karenanya kami buat dengan konstruksi layang," tuturnya. 

Baca Juga: Setelah bertemu investor Jepang, begini instruksi Jokowi ke Menhub

Kementerian PUPR juga tengah mempersiapkan pembangunan jalan tol yang akan menghubungkan Pelabuhan Patimban dengan Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) sepanjang 29,8 Km dari eksiting Subang.

Saat ini sudah ada pemrakarsa Akses Tol Pelabuhan Patimban yakni konsorsium antara PT Jasa Marga, PT Surya Semesta Internusa, PT Daya Mulia Turangga dan PT Jasa Sarana dengan nilai investasi sekitar Rp6,35 triliun.

Progres pembangunan akses tol ini telah memasuki finalisasi dokumen studi kelayakan, basic design, row plan, Amdal, serta dokumen perencanaan pengadaan tanah dari pemrakarsa ke Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)  untuk persiapan proses lelang.

Baca Juga: Jepang tertarik garap proyek pemindahan ibu kota baru

Selanjutnya pemrakarsa melakukan Feasibility Study (FS) yang direncanakan mulai Januari 2020. Konstruksi ditargetkan akan mulai dibangun pada 2021 dan selesai pada 2024. 

Turut hadir dalam tinjauan tersebut, Direktur Utama PT Jasa Marga Desi Arryani, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Hari Suko Setiono, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×