Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengajak Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) untuk terus terlibat aktif dalam pembangunan perumahan di Indonesia. Termasuk melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai inovasi pembiayaan.
Hal itu diperlukan untuk mengurangi gap pendanaan APBN dalam pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Program Strategis Nasional (PSN).
"Dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah telah menargetkan peningkatan rumah tangga yang menempati rumah layak dari semula 56% menjadi sebesar 70% atau ekuivalen dengan 11 Juta Rumah Tangga," kata Basuki dalam acara Indonesia Housing Forum bertajuk “Building Forward Better for Inclusive Housing”, Kamis (14/10).
Basuki mengatakan, penyediaan perumahan yang aman, terjangkau, dan layak bagi kesehatan serta kesejahteraan untuk seluruh elemen masyarakat merupakan agenda penting bagi pemerintah Indonesia.
Baca Juga: Kementerian PUPR mulai gelar lelang dini TA 2022 di bulan November
Hal itu sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) ke-11 yaitu membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. "Dan The New Urban Agenda yang menyebutkan inclusive housing sebagai salah satu elemen dalam membangun kota berkelanjutan," ujar dia.
Oleh karena itu, menurut Basuki, perlu dikembangkan konsep hunian inklusif yang menekankan adanya prinsip keadilan bagi seluruh elemen masyarakat untuk dapat memperoleh hunian yang aman, layak, dan terjangkau. Termasuk dalam hal ini untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Pembangunan perumahan yang inklusif membutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta sektor swasta," terang dia.
Lebih lanjut, Basuki mengatakan, pemerintah pada tahun 2015 telah mencanangkan Program Sejuta Rumah untuk meningkatkan sinergi antar pelaku pembangunan dalam kerangka ekosistem perumahan.
"Capaian Program Sejuta Rumah dalam periode 2015-2019 sebanyak 4,7 juta unit, tahun 2020 sebanyak 965 ribu unit dan hingga bulan September 2021 sebanyak 763 ribu unit," tutur Basuki.
Selanjutnya: Kementerian PUPR targetkan Bendungan Rukoh Aceh rampung 2023
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
