kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45776,97   -3,35   -0.43%
  • EMAS1.024.000 0,10%
  • RD.SAHAM 0.16%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Menteri Koperasi: Partisipasi masyarakat untuk berkoperasi masih rendah


Kamis, 13 Agustus 2020 / 18:54 WIB
Menteri Koperasi: Partisipasi masyarakat untuk berkoperasi masih rendah
ILUSTRASI. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, partisipasi masyarakat untuk berkoperasi masih kecil. Tercatat partisipasi masyarakat untuk berkoperasi saat ini hanya 8,41%

Reporter: Ratih Waseso | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Partisipasi masyarakat untuk berkoperasi masih kecil. Tercatat partisipasi masyarakat untuk berkoperasi saat ini hanya 8,41% dibandingkan dengan rata-rata negara di dunia yang sudah mencapai 16,31%.

Selain itu porsi pelaku UMKM di sektor pangan mencapai 51,2% dari total UMKM. Namun kelembagaan ekonomi petani yang berbentuk koperasi cuma ada 13.821 unit atau sekitar 11,23% dari total koperasi aktif.

"Tantangan kita adalah kalau saya ibaratkan koperasi ini berjalan seperti andong, sedangkan korporasi berjalan seperti kereta cepat. Nah kalau hal ini terus terjadi maka kue nasional akan keburu habis," kata Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki dalam webinar yang digelar ICCI bertema 'Masihkah Koperasi Menjadi Andalan?' pada Kamis (13/8).

Tak hanya itu, koperasi di Indonesia juga didominasi Koperasi Simpam Pinjam. Dalam artian belum banyak koperasi yang masuk di sektor riil.

Baca Juga: Menkop Teten sindir koperasi di Indonesia berjalan lambat seperti andong

Ke depannya, Teten ingin membentuk suatu lembaga pengawas khusus seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang nantinya akan khusus mengawasi koperasi-koperasi di Indonesia. Tujuannya, agar tak terulang kasus koperasi gagal bayar seperti yang beberapa waktu lalu diperbincangkan publik.

Teten mengatakan, pemerintah ingin mendorong koperasi untuk menjadi besar sehingga dapat satu playing field dengan korporasi. Maka koperasi juga didorong menjadi unit usaha yang menarik untuk investor.

"Ada koperasi gagal bayar, beberapa aktivis koperasi merasa ini kok aneh, tapi faktanya ada. Karena koperasi mengumpulkan uang dari anggota tapi diinvestasikan dibuat kepentingan di luar anggota. Ini yang gagal seperti itu mau ngumpulin duit receh dari anggota koperasi tapi diinvestasikan di usaha besar, lalu usaha besarnya di tengah pandemi Covid mengalami krisis. Nah ini yang saya kira harus ditindak," jelas Teten.

Teten juga mendorong koperasi mampu rambah ke sektor unggulan. Misalnya saja di sektor kelautan, diketahui kelautan menjadi potensi yang besar bagi negera ini.

"Misalnya misal sektor kelautan kita disitu 100% dikatakan bahan bakunya lokal, kekayaan kita luar biasa, kemudian di sektor komoditi sawit, kopi, kakao itu juga kita punya potensi besar. Kita harus masuk ke sana," jelasnya.

Koperasi juga diharapkan mampu menjadi saluran dalam pembiayaan UMKM yang disalurkan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

"Kami ingin koperasi jadi kelembagaan, lewat LPDB nanti ingin bekerjasama dengan koperasi simpan pinjam termasuk syariah untuk jadi channel pembiayaan bagi UMKM. Sehingga nanti kami menjadi lebih mudah untuk mengurusi UMKM yang jumlahnya 64 juta ini, kalau mereka kemudian bergabung dalam koperasi-koperasi yang ada atau membentuk koperasi baru," imbuh Teten.

Baca Juga: Pemerintah tidak membatasi sektor UMKM yang dapat hibah Rp 2,4 juta

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.



TERBARU

[X]
×