kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.846.000   69.000   3,88%
  • USD/IDR 16.804   66,00   0,39%
  • IDX 6.254   286,04   4,79%
  • KOMPAS100 892   48,19   5,71%
  • LQ45 707   37,74   5,64%
  • ISSI 193   7,28   3,92%
  • IDX30 373   19,75   5,60%
  • IDXHIDIV20 451   19,32   4,47%
  • IDX80 101   5,64   5,89%
  • IDXV30 106   4,60   4,54%
  • IDXQ30 123   5,40   4,59%

Menteri jelaskan salah kaprah belanja dana haji


Jumat, 28 Juli 2017 / 19:48 WIB
Menteri jelaskan salah kaprah belanja dana haji


Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang | Editor: Dessy Rosalina

JAKARTA. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro, meluruskan pembicaraan yang marak di sosial media terkait penggunaan dana haji.

Pasalnya, pihaknya kerap mendapatkan kritik dari banyak kalangan tentang akan digunakannya dana haji sebagai sumber pendanaan infrastruktur.

Bambang mengatakan nantinya dana haji tidak akan digunakan untuk membiayai infrastruktur, melainkan diinvestasikan.

Ia menilai, infrastruktur dapat menjadi pilihan yang baik lantaran memiliki resiko yang lebih rendah ketimbang investasi ke sektor lain.

"Dana haji itu adalah milik dari orang yang ingin naik haji. Sekali lagi, pemerintah bukan belanja atau spending ( memakai dana haji), tapi itu sifatnya investment," kata Bambang saat ditemui di Hotel Fairmont, Jakarta, Jumat (28/7).

Bambang menegaskan, pemerintah menyadari bahwa dana haji itu adalah milik masyarakat yang ingin menunaikan haji ke Mekah. Atas hal itu, pemerintah tidak mungkin dana haji akan digunakan untuk infrastruktur yang tidak produktif. 

"Jadi ini ada kesalahpahaman penggunaan kata dana haji untuk infrastruktur. Kalau kata itu digunakan sama seperti spending. Istilahnya kalau belanja misalnya dari totalnya Rp 90 triliun, Rp 10 triliun dibelanjakan untuk infrastruktur, bukan seperti itu," tuturnya.

Mantan Menteri Keuangan ini menambahkan, dana itu akan dikelola secara penuh tanggung jawab oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang sudah diresmikan Presiden Joko Widodo belum lama ini.

Menurut dia, dana tersebut bisa diinvestasikan ke instrumen investasi yang ada di Indonesia seperti sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang merupakan investasi berisiko rendah dan dapat dikelola.

Pemerintah berharap, total dana haji Indonesia yang saat ini mencapai Rp 90 triliun terus bertambah demi meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci.

"Dana haji itu harus dikelola dengan baik, sehingga pada akhirnya jemaah haji Indonesia bisa mendapatkan pelayanan maksimal apakah penginapan, penerbangan, lalu dari segi kesehatan dan makanan," imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×