Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Dessy Rosalina
JAKARTA. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo mengaku masih menunggu penyelesaian payung hukum untuk mulai bekerja.
Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu bilang proses transfer dana haji masih menunggu penyelesaian audit.
"Masih harus menunggu audit, setelah selesai baru bisa ditransfer,"kata Anggito pada KONTAN, Jumat (28/7).
Anggito bilang mengenai instrumen investasi akan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang sebesar Rp 92,5 triliun dan Dana Abadi Umat (DAU) sebesar Rp 3 triliun masih menunggu penyelesaian Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pemerintah (Perpres).
Sekjen Kementerian Agama (Kemnag) Nur Syam mengatakan untuk pengalihan BPIH dan DAU ke BPKH harus melalui proses audit nilai uang dan aset yang akan diserahkan. Sambil menunggu hal tersebut, BPKH bisa menyelesaikan regulasi internal.
Ihwal payung hukum untuk BPKH dan instrumen investasi untuk BPIH dan DAU, Nur Syam menyatakan pemerintah saat ini tengah melakukan finalisasi penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP).
"Peraturan Pemerintah mengenai itu sudah tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM,"jelasnya.
Setelah PP tersebut selesai, BPKH juga harus masih menunggu penyelesaian Peraturan Presiden (Perpres). Semua payung hukum untuk BPKH dipastikan selesai di akhir tahun 2017.
"Semuanya harus selesai akhir tahun, sehingga awal tahun bisa operasional,"pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
