Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Bergantinya kepemimpinan biasanya akan diikuti oleh kebijakan dan kebiasaan baru. Begitupun dengan pergantian kepemimpinan di Kementerian koordinator bidang perekonomian dari Hatta Rajasa ke Chairul Tanjung (CT).
CT dalam hal mekanisme rapat dengan sejumlah kepala daerah menjanjikan beberapa hal. Dia bilang akan mengevaluasi ulang berbagai kebijakan ekonomi yang hingga kini belum berjalan, termasuk mencari jalan keluar proyak yang sudah lama tak berjalan seperti pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS).
Untuk JSS, Ia mengaku akan kembali berkomunikasi dengan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan kemungkinan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja (APBN) atau akan diserahkan murni ke pihak swasta. Namun demikian, ia menilai pembangunan JSS sulit memakai APBN.
CT akan menyampaikan kepada presiden, APBN pemerintah tidak cukup. Andai dipaksakan memakai dana lain untuk JSS, pertumbuhan ekonomi akan terganggu. "APBN kan gak mungkin, untuk yang ada saja pengeluarannya saja tidak cukup. Kalau bisa tanpa memakai APBN," ujar CT, akhir pekan lalu di Jakarta.
Namun, keputusan ada sepenuhnya ditangan presiden sebab akan diatur dalam Keputusan Presiden (Kepres). Ia berharap keputusan segera diambil agar pemerintahan yang akan datang tidak harus memulainya dari nol.
Menurut ekonom Samuel Asset Management Lana Soelistyaningsih, masalah proyek JSS memang berlarut-larut. Pemerintah harus segera memutuskan jalan keluarnya, sebab semakin cepat proyek ini diselesaikan, semakin cepat dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.
Infrastruktur akan mempermudah perpindahan barang dan jasa. Imbasnya, aktivitas ekonomi akan meningkat drastis. Sekarang, tinggal bagaimana pemerintah menawarkan proyek infrastruktur vital ini ke swasta supaya mau masuk.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
