Menteri Basuki ingatkan pembelanjaan uang negara harus tepat sasaran

Kamis, 08 April 2021 / 15:59 WIB

ILUSTRASI. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengingatkan, akuntabilitas anggaran yang tercermin melalui mekanisme sistem perencanaan dan penganggaran program, sangat penting untuk memastikan pembelanjaan uang negara tepat sasaran.

"Mulai RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah-red), ke Renstra (Rencana Strategis-red), bahkan hingga Rakorgub (Rapat Koordinasi Gubernur-red) pun disertakan dalam materi pembahasan konreg. Ini menunjukkan keterbukaan kita, tidak hanya untuk menyerap aspirasi daerah tetapi juga untuk menyinergikan program pemerintah pusat dengan provinsi,” kata Basuki saat menutup secara resmi Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR Tahun 2021 di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (8/4).

Sejumlah isu yang mengemuka dalam konreg yang berlangsung sejak 15 Maret ini, antara lain isu konektivitas dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, ketahanan pangan, dan ketahanan terhadap bencana. Di samping itu, masih ada paket pekerjaan yang belum bermanfaat secara optimal karena masih lemahnya komitmen daerah untuk pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur yang telah terbangun.

“Ini berarti masih ada program yang tidak tepat. Kalau pemda tidak berkomitmen untuk pemanfaatan dan pemeliharaan, pindahkan. Masih banyak daerah lain yang lebih membutuhkan dan memiliki komitmen. Ini uang negara yang harus dimanfaatkan secara akuntabel,” ujar Basuki.

Terkait hal tersebut, program/kegiatan Kementerian PUPR pada tahun 2022 akan difokuskan pada upaya optimalisasi, pemeliharaan, operasi, dan rehabilitasi guna memastikan infrastruktur yang terbangun benar-benar dapat berfungsi dan memberikan manfaat maksimal. Basuki juga menyoroti pentingnya peran konsultan pengawas untuk memastikan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan spesifikasi.

“Setiap rupiah yang kita investasikan harus kita pertanggungjawabkan dengan menunjukkan apa yang kita bangun dimanfaatkan dengan baik,” ucap Basuki.

Sebagain informasi, Konreg Kementerian PUPR adalah kegiatan tahunan di mana perwakilan pemerintah provinsi dan Kementerian PUPR bertemu untuk membahas dan menyusun program pembangunan infrastruktur PUPR ke depan.