Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
"Penyatuan 4 pulau data yakni DTKS, PKH, BPNT, BST kami satukan, inilah kenapa keluar 21 juta data (ganda)," ujar Risma saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Senin (24/5).
Risma mengatakan, penyelenggara pemutakhiran DTKS adalah Kementerian Sosial di bawah Pusdatin Kemensos dan mencakup seluruh pemerintah daerah (Pemda) se Indonesia. Data per Juli 2020, menunjukkan bahwa mayoritas pemerintah daerah justru sudah melakukan DTKS.
Yakni 406 pemda melakukan finalisasi data dimana 331 pemda melakukan verifikasi dan validasi kepada lebih dari 10 persen jumlah DTKS nya; 63 pemda tidak melakukan pemutakhiran per Juli 2020; dan 48 pemda belum pernah melakukan update sama sekali sejak 2015.
"Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pandemi covid-19 secara tidak langsung telah menggugah partisipasi pemerintah daerah untuk berkontribusi dalam bentuk pemutakhiran DTKS," ucap Risma.
Baca Juga: Siap-siap, inilah bansos yang akan cair pasca Idul Fitri 2021
Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK, Iwan Taufiq Purwanto menyebut, untuk meningkatkan akuntabilitas bantuan sosial, BPKP telah merekomendasikan Kementerian Sosial untuk memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Sebagai tindak lanjutnya, serangkaian upaya telah dilakukan Kementerian Sosial untuk memperbaiki DTKS, dan hasilnya adalah dengan ditetapkannya New DTKS per 1 April 2021 yang sudah padan dengan data kependudukan.
"Untuk selanjutnya, BPKP bersama APIP akan terus mengawal penyaluran bantuan sosial dengan memanfaatkan data yang telah diperbaiki tersebut," ujar Iwan.
Selanjutnya: DPR bakal panggil Kementerian Sosial terkait 21 juta data ganda penerima bansos
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
