Menlu: RI Minta Monopoli dan Diskriminasi Komoditas Negara Berkembang Dihentikan

Reporter: Ratih Waseso | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan, dalam pertemuan Sesi 6 KTT G7 Outreach di Hiroshima, Jepang, Presiden Joko Widodo menekankan mengenai masalah kesetaraan.

Indonesia menekankan pentingnya kolaborasi global yang setara dan inklusif. Presiden Jokowi menekankan kebijakan monopoli dan diskriminasi terhadap komoditas negara berkembang harus dihentikan.

Menurut Retno, Presiden Jokowi menegaskan bahwa, setiap negara memiliki hak pembangunan atau right to development dan hak untuk mengolah sumber daya alam. Serta hak untuk menghasilkan nilai tambah yang juga harus dihormati setiap negara.

Baca Juga: Jokowi Ingin Dukungan Pendanaan Iklim Bagi Negara Berkembang Bukan Berupa Utang

"Presiden mengatakan sudah bukan zamannya lagi bagi negara berkembang hanya menjadi pengekspor barang mentah seperti di era kolonialisme. Lebih dari 270 juta rakyat Indonesia yang menjadi jangkar perdamaian, demokrasi, dan pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara dan Asia Pasifik harus sejahtera," kata Retno dalam Kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (21/5).

Namun, hal tersebut bukan berarti Indonesia menutup diri. Retno menjelaskan bahwa Indonesia justru siap meningkatkan kerjasama namun dalam bentuk lain yang lebih setara dan saling menguntungkan.

Selain itu, Indonesia juga menanam anggota G7 untuk menjadi mitra pembangunan hilirisasi industri Indonesia. Retno menambahkan, Presiden Jokowi juga mengusulkan dibentuk lembaga semacam OPEC bagi produk-produk strategis seperti nikel dan sawit.

"Beliau menegaskan bahwa yang diperlukan dunia saat ini bukanlah polarisasi yang memecah belah melainkan kolaborasi yang mempersatukan negara. Kita juga memiliki peran besar dalam menciptakan kolaborasi yang konkret," jelasnya.

Baca Juga: Punya Hutan Tropis Cukup Besar, Indonesia-Brasil Bahas Kemitraan Bidang Kehutanan

Retno menjelaskan, kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan sesi 6 KTT G7 Outreach antara lain, adanya pengadopsian Hiroshima Action Statement on Global Food Security Resillience.

Selanjutnya, dalam diskusi juga menekankan pentingnya Universal Health Coverage. Serta adanya perlunya dorongan kerjasama pembangunan dan mobilisasi sumber dana swasta untuk pencapaian SDG's.

Terakhir dalam sesi 6 tersebut juga disampaikan perlunya mengangkat kebutuhan untuk mendorong investasi konkrit Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) dan reformasi multilateral development banks.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News