kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Menlu Retno surati 30 negara terkait pengambilan paksa wilayah Tepi Barat


Kamis, 11 Juni 2020 / 04:40 WIB
Menlu Retno surati 30 negara terkait pengambilan paksa wilayah Tepi Barat
ILUSTRASI. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.


Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana Israel untuk melakukan aneksasi atau pengambilan paksa wilayah Tepi Barat (Yudea) mendapat tentangan dari Indonesia. Terkait hal ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah mengirim surat kepada 30 negara sahabat untuk menolak rencana tersebut. Hal itu dikatakan Pelaksana Tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah melalui telekonferensi, Rabu (10/6/2020).

"Ibu Menteri Luar Negeri telah mengirimkan surat kepada 30 negara sahabat untuk menarik perhatian negara tersebut," kata Faizasyah.

Baca Juga: Mahkamah Agung Israel Tolak Legalisasi Pemukiman Israel di Tepi Barat

"Sekaligus juga untuk mengambil sikap dan merespons, menolak rencana ankesasi tersebut di antaranya disampaikan surat kepada beberapa Menteri Luar Negeri," lanjut dia.

Selain menyurati sejumlah negara sahabat, Menlu Retno Marsudi juga berkomunikasi dengan anggota Organisation of Islamic Cooperation (OIC) terkait rencana aneksasi tersebut. Faizasyah juga menegaskan Indonesia telah mengecam keras rencana aneksasi Tepi Barat oleh Israel.

Baca Juga: Iran siap berperang melawan Israel di Suriah melalui Hizbullah, AS bisa ikut terseret

Menurut Faizasyah, rencana tersebut ilegal, betentangan dengam resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan hukum internasional. "Indonesia dalam beberapa kesempatan sudah ditegasi oleh Menteri Luar Negeri mengecam keras dan menolak rencana aksi rencana aneksasi di Tepi Barat oleh Israel," ungkap dia.

"Rencana tersebut juga mengancam stabilitas dan keamanan kawasan serta semakin menjauhkan penyelesaian konflik berdasarkan solusi dua negara," ucap dia.




TERBARU

[X]
×