kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45891,58   -16,96   -1.87%
  • EMAS1.358.000 -0,37%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Menkominfo diharapkan dari kalangan jurnalis


Kamis, 18 September 2014 / 08:18 WIB
Menkominfo diharapkan dari kalangan jurnalis
ILUSTRASI. Bayam merah bermanfaat menurunkan kolesterol sampai gula darah tinggi.


Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens mendorong agar posisi Menteri Komunikasi dan Informatika diisi oleh orang yang memiliki latarbelang sebagai jurnalis. Boni mengaku tidak memiliki pilihan untuk mengusulkan nama-nama bakal calon Menteri, akan tetapi jika dia berada dalam posisi sebagai Jokowi maka pilihan itu akan menjadi prioritas.

"Dari awal saya sudah bilang pak Jokowi bahwa kita tidak akan campur soal nama, akan tetapi kalau posisi saya sebagai pak Jokowi tentu saya akan mengambil orang yg sudah terbukti melakukan perubahan di institusinya untuk memegang Kominfo ini," kata Boni di Jakarta beberapa waktu lalu.

Presiden terpilih Joko Widodo belum mengumkan nama- nama Menteri yang akan duduk dalam kabinet. Namun sudah muncul beberapa nama potensial berdasarkan hasil penelusuran lembaga survey. Untuk jabatan Menkominfo yaitu Narliswandi, Agung Adiprasetyo, Dyah Kartika Rini Djoemadi, Suryopratomo, dan Syaiful Hadi serta Niken Widhiastuti.

Nama terakhir merupakan Direktur Utama LPP RRI sekaligus Presiden Asia Pacific Institute For Broadcasting Development (AIBD). Boni menilai sosok Niken tidak diragukan lagi. Memiliki gagasan, terobosan yang bagus, latarnya belakang Jurnalis, dan berintegritas maka Niken dianggap sangat layak menggantikan Tifatul Sembiring. "Maka ibu Niken misalnya saya akan angkat jadi Menteri kalau saya adalah pa Jokowi," katanya.

Menurut Pendiri Indonesian Research & Survey (IReS) Usamah Hisyam sangat terbuka nama Niken dimasukan dalam kabinet Jokowi-JK sepanjang yang bersangkutan benar-benar mau melaksanakan visi misi dan program kerja yang telah dicanangkan oleh Jokowi serta mempunyai kapasitas pada bidang departemental.

"Ibu Niken sepengetahuan saya beliau adalah seorang idealis, dia juga berada dalam 1 ranah perjuangan dengan pa Jokowi dalam membangun jati diri dan karakter bangsa serta punya latar belakang perguruan tinggi yang sama, beliau adalah salah satu tokoh muda perempuan di Indonesia. Dengan jabatan Dirut RRI ini yang memang pantas juga untuk di pertimbangkan," tutur Usamah.

Usamah menambahkan tidak tertutup kemungkinan nama Niken diusulkan walaupun tidak terlalu populer oleh lembaga survey. "Tentu ini meruakan hak prerogatif presiden terpilih karena itu peraturan perundang-undangan dan mereka yang unggul dalam survey ini belum tentu terpilih, sebaliknya yang hasil servey namanya di belakang bila memang dilihat punya kapasitas bisa berkerjasama maka sangat mungkin juga dipilih," papar dia.

IReS merilis 190 nama bakal calon menteri hasil survei yang dilakukan di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Semua nama yang masuk dalam survei ini memiliki beberapa kriteria penting yang menjadi fokus Presiden terpilih, Joko Widodo, terutama sense of crisis. Nama-nama dari masing-masing kementerian postur kabinet ini merupakan masukan dari tokoh kunci yang berada di lingkaran Jokowi.

Dari lima nama tersebut, survey memilih satu nama terbaik dengan persentase tertinggi pada setiap kementeriannya. "Yang ranking satu sangat mungkin tidak terpilih. Bakal terjadi perubahan dan pergeseran. Karena itu adalah hak prerogatif presiden terpilih Jokowi," kata Usamah.

Dengan mengumumkan bakal calon menteri hasil survei IReS ini, Usamah menyampaikan pesan Jokowi bahwa dari nama-nama yang muncul harus dicermati oleh masyarakat. "Sehingga ada masukan terbuka kepada presiden terpilih sebelum dilantik," tambahnya.

Survei sendiri menggunakan metode multy stage random sampling dengan margin of error 4 persen. Survei ini disebarkan pada 21 Agustus hingga 3 September. Sampling survei ini dilakukan terhadap 600 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, dosen, birokrat minimal tingkat eselon 4, tokoh LSM, anggota DPRD, purnawirawan, pengusaha dan pemuka agama di 33 provinsi seluruh Indonesia. (Fidel Ali Permana)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×