Reporter: Dikky Setiawan, Agus Triyono, Benedictus Bina Naratama | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK), tetap mempertahankan jumlah menteri kabinetnya terdiri dari 34 menteri. Tiga di antaranya adalah kementerian koordinator. Jumlah menteri ini sama dengan Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014) era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Nah, dari jumlah total kabinet, Jokowi menetapkan 18 menteri diduduki kalangan profesional dan 16 menteri dari kalangan partai. Posisi Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Menteri Pertanian, adalah sejumlah kementerian yang akan diisi kalangan profesional. "Fokus pemerintahan nanti mencapai kedaulatan pangan, kemaritiman, dan pendidikan," kata Jokowi, kemarin (15/9).
Tapi, Jokowi masih merahasiakan kandidat menteri. "Nanti saja, saya masih punya waktu sebulan," tandasnya.
Koalisi bisa membesar
Jumlah kementerian kabinet Jokowi ini mengejutkan karena tetap gemuk atau sama seperti jumlah kabinet sekarang. "Ini sami mawon. Kesan praktek dagang sapi masih ada," kata Igor Dirgantara, pengamat politik dari Universitas Jaya Baya. Janji efisiensi atau perampingan kabinet, serta efektivitas kementeriannya pun dipertanyakan.
Igor menilai jatah 16 pos kementerian untuk partai politik terlalu besar. Apalagi, parpol pendukung Jokowi-Jusuf Kalla hanya empat, yakni PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Hanura dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Itu sebabnya, Igor berspekulasi, postur kabinet sekarang memberi sinyal kepada partai lain di Koalisi Merah Putih untuk bergabung dalam kabinet sekarang. Artinya, koalisi partai pendukung Jokowi-JK bisa membesar.
Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, bilang jumlah kabinet tidak penting. Begitu pula unsur menterinya. "Jokowi-JK tidak akan bisa mengisi kabinetnya semua dengan unsur profesional. Yang penting, dari unsur parpol, bukan pengurusnya," kata Agus.
Dia memberi catatan, kabinet mendatang harus bisa memperbaiki koordinasi antar kementerian. "Efektif atau tidak, tergantung presiden, mampu berkoordinasi atau tidak," imbuh Agus.
Para menteri yang akan dipilih Jokowi harus memiliki kompetensi bagus, sehingga bisa bekerja sesuai kapasitasnya. "Jadi mereka akan betul-betul terasa hadir bagi rakyat," kata Pengamat Politik LIPI Syarif Hidayat.
Tentang kementerian koordinator (menko), Jokowi memiliki dua pilihan bentuknya. Pertama, mempertahankan bentuk tiga menko seperti saat ini. Kedua, mempertahankan Menko Politik, Hukum dan Keamanan, dan membentuk dua Menko baru.
Dua menko baru ialah Menko Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Kesejahteraan Rakyat, sebagai gabungan Menko Perekonomian dan Menko Kesejahteraan Rakyat. Satu lagi, Menko Bidang Kebudayaan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
