Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengakui tidak mudah mencapai target swasembada pangan di tahun 2027 mendatang.
Dia menyebut, ada segudang masalah di sektor pertanian yang harus diselesaikan mulai dari pupuk, hingga sarana infrastruktur bendungan dan irigasi yang perlu diperbaiki.
"Menuju swasembada pangan itu ruwet, gatau apa karena itu Pak Presiden Prabowo bikin Menko Pangan," kata Zulhas dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, di Jakarta, Selasa (3/12).
Walau begitu, Zulhas meyakini swasembada bisa dicapai karena komitmen kuat Presiden Prabowo Subianto di sektor pertanian.
Baca Juga: Program Swasembada Pangan Berpotensi Kerek Penyaluran Pembiayaan Alat Berat
Zulhas menyebut usai di lantik ada beberapa hal yang sudah dilakukan. Pertama, memangkas alur distribusi pupuk agar lebih cepat sampai ke petani.
Mantan Menteri Perdagangan ini menyebut nantinya distribusi pupuk tidak memerlukan lagi Surat Keterangan (SK) dari Pemerintah Daerah (Pemda), dan prosesnya cukup dari Kementerian Pertanian (Kementan) menugaskan PT Pupuk Indonesia untuk mendistribusikan pupuk subsidi ke kelompok tani.
"Baru satu bulan menyelesaikan tadi pupuk yang rumit sudah selesai, kita pangkas pupuk tidak adakan SK bupati, SK gubernur, banyak yang dihilangkan," jelas Zulhas.
Kedua, Zulhas juga memperkuat peran penyuluh pertanian daerah. Dia mengatakan penyuluh nantinya akan bertanggung jawab langsung kepada Kementerian Pertanian bukan lagi dinas di daerah.
Pasalnya, penyuluh ini akan bertugas bukan hanya untuk komoditas pangan padi, namun pangan dalam artian yang lebih luas.
Terakhir, perbaikan irigasi pertanian. Zulhas mengaku telah menyiapkan aturan baru agar pemerintah pusat dapat menggarap perbaikan irigasi pertanian di daerah.
Dirinya menjelaskan, selama ini, perbaikan irigasi daerah diserahkan pada Pemerintah Daerah untuk membuat irigasi mulai dari panjang 1.000 hektare-3.000 hektare.
Namun menurutnya banyak pemerintah daerah yang kurang peduli akan perbaikan irigasi, karena anggaran infrastruktur mendasar di daerah lebih banyak di alokasikan untuk perbaikan jalan.
Baca Juga: Hashim Djojohadikusumo Klaim Food Estate Papua Selatan Bukan Deforestasi
"Pertanian sungguh terbengkalai. Ini baru saya selesaikan, pusat bisa bangun irigasi mau 1.000-3.000 ha bisa, sudah selesai. Perpres sudah selesai, sudah rapi, mungkin satu minggu dua minggu ini sudah bisa ditandatangani," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
