Menko Airlangga: Ekonomi Digital ASEAN Bisa Tembus US$ 2 Triliun di 2030

Selasa, 07 Oktober 2025 / 16:46 WIB

ILUSTRASI. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) bersama ASEAN DEFA Negotiating Committe Prewprae Chumrum (kiri), dan Director Market Integration ASEAN Secretariat Le Quang Lan (kanan) menyampaikan keterangan pers disela Pertemuan Komite Negosiasi ASEAN DEFA ke-14 di Jakarta, Selasa (7/10/2025). Pertemuan Komite Negosiasi ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) ke-14 yang berlangsung hingga 10 Oktober 2025 tersebut digelar untuk menciptakan kerangka regulasi dengan menyelaraskan kebijakan terkait pertumbuhan ekonomi digital di kawasan ASEAN. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/nz

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Negara-negara kawasan ASEAN sedang memfinalisasi ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kesepakatan ini diharapkan menjadi tonggak penting bagi integrasi ekonomi digital kawasan yang berpenduduk 680 juta jiwa tersebut.

Airlangga mengungkapkan bahwa lewat kesepakatan ini, ekonomi digital ASEAN bisa mencapai US$ 2 triliun di 2030.

"Kalau kita proyeksikan di 2030 itu besarnya Rp 1 triliun. Tetapi dengan implementasi Digital Economic Framework Agreement itu besarnya bisa menjadi Rp 2 triliun. Jadi akan menjadi double," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Airlangga menyebut, Indonesia memimpin ekonomi digital ASEAN dengan nilai sekitar US$ 90 miliar pada 2024. Nilai itu diproyeksikan melonjak empat kali lipat menjadi US$ 360 miliar pada 2030, dengan sektor e-commerce berkontribusi sekitar US$ 150 miliar.

Namun, ia menilai ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi, terutama perbedaan regulasi antarnegara anggota serta keterbatasan pelaku UMKM untuk menembus pasar lintas batas.

Dalam proses perundingan, Komite Perunding dan Senior Economic Officials ASEAN telah menyepakati lima pasal utama yang menjadi prioritas untuk segera difinalisasi.

Lima pasal tersebut adalah layanan keuangan digital, termasuk transmisi elektronik yang berbasis regulasi WTO dan moratorium custom duties, perlakuan non-diskriminatif terhadap produk digital, serta pengaturan dan pengamanan kabel bawah laut.

Kemudian, fleksibilitas sistem pembayaran elektronik (electronic payment system).

"Dalam pertemuan ASEAN Economic Minister sebelumnya ditargetkan bahwa pertemuan di Indonesia dan di Jakarta ini akan mendorong DEFA untuk mencapai 70% daripada kemajuan yang bisa dicapai di tahun 2026. Dan tentunya ini menjadi sangat penting untuk bisa dilaksanakan," kata Airlangga.