kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Menkeu Sri Mulyani: APBN bukan uang pemerintah atau presiden, bukan uang menkeu


Rabu, 28 Oktober 2020 / 15:00 WIB
Menkeu Sri Mulyani: APBN bukan uang pemerintah atau presiden, bukan uang menkeu


Reporter: Venny Suryanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) merupakan sumber daya perekonomian yang harus digunakan dengan semaksimal mungkin. Maka itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, APBN harus dikelola dengan baik apalagi APBN itu uang rakyat.

Ia meyebutkan, APBN yang digunakan dengan semaksimal mungkin maka akan membuat perekonomian semakin tumbuh dan berkembang dengan baik.

“Fungsi APBN juga berperan penting dalam situasi tertentu seperti di tengah pandemi saat ini seperti untuk kesehatan. Selain itu bisa juga untuk reformasi struktural bagaimana memperbaiki kompetitif,” jelas Sri Mulyani saat memberi sambutan dalam dalam acara Final Olimpiade APBN, Selasa (27/10).

Baca Juga: Sri Mulyani: UU Cipta Kerja dan aturan turunannya memperbaiki kesejahteraan kita

Menurutnya, salah satu alokasi APBN yang menjadi fokus pemerintah saat ini yakni belanja pemerintah untuk Transfer Dana ke Daerah (TKDD). Dana transfer ini untuk mendorong berbagai daerah yang fiskalnya terbatas. Selain itu, belanja subsidi seperti listrik dan BBM juga menjadi penting.

Saat Indonesia masih menghadapi tantangan perekonomian akibat adanya pandemi corona, Sri Mulyani bilang, APBN menjadi salah satu instrumen yang terpenting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat lewat bantuan sosial.

Menkeu juga menyebutkan, APBN juga harus terjaga meski mengalami situasi yang sulit akibat wabah Covid-19. Dengan demikian APBN akan tetap sehat, akuntable dan tetap dikelola secara transparan.

“APBN ini bukan uang pemerintah, bukan uang presiden, bukan uang Menteri Keuangan, tapi ini adalah uang rakyat,” ujarnya.

Selanjutnya: Sri Mulyani: Semua negara berebut mendapatkan bagian pajak digital

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×