Menkeu: Pengendalian Inflasi Daerah Jadi Kunci Stabilitas Politik dan Daya Saing

Senin, 20 Oktober 2025 / 12:42 WIB

ILUSTRASI. Menkeu menegaskan pentingnya pengendalian inflasi daerah sebagai faktor utama dalam menjaga stabilitas sosial-politik dan meningkatkan daya saing. KONTAN/Cheppy A. Muchlis/22/09/2025

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya pengendalian inflasi di daerah sebagai faktor utama dalam menjaga stabilitas sosial-politik, meningkatkan daya saing ekonomi nasional, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kepemimpinan di daerah.

Menurut Purbaya, kondisi inflasi di Indonesia saat ini masih dalam tren yang terkendali. Dari 38 provinsi, sebanyak 37 provinsi mencatat inflasi positif, sementara hanya Maluku Utara yang mengalami sedikit deflasi.

Ia juga menyebut 25 provinsi telah berada dalam rentang target inflasi nasional, menandakan koordinasi pengendalian harga di daerah berjalan cukup baik.

“Inflasi ini amat penting sekali. Selain menjaga stabilitas sosial politik, juga bisa meningkatkan popularitas pemimpin daerah. Kalau harga di daerah tidak terkendali, pasti nanti ke depannya kalau ada pemilu enggak kembali lagi (jadi kepala daerah)," ungkap Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar secara virtual, Senin (20/10/2025).

Purbaya menilai, stabilitas harga pangan terutama beras, merupakan fondasi utama kestabilan politik dan sosial di Indonesia. Ia mencontohkan masa pemerintahan Presiden Soeharto yang mampu bertahan selama tiga dekade karena berhasil menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, terutama harga beras.

“Jadi perut masih merupakan alat politik utama di Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa pengendalian inflasi juga berperan penting dalam menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan kompetitif.

Menurutnya, inflasi yang rendah memungkinkan Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan, sehingga bunga pinjaman pun bisa ikut turun dan mendorong investasi serta ekspansi usaha.

“Kalau inflasi bisa dijaga di kisaran 2,5%, BI bisa menurunkan bunga acuannya ke 3,5%. Maka bunga pinjaman juga bisa turun ke sekitar 7% atau lebih rendah, itu akan mendorong ekonomi tumbuh lebih cepat,” paparnya.

Purbaya menyoroti bahwa negara seperti Malaysia memiliki tingkat bunga pinjaman hanya sekitar 5%, sehingga penurunan inflasi di Indonesia menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing perusahaan domestik di pasar regional.

Selain itu, ia mengapresiasi peran Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menekan fluktuasi harga melalui koordinasi pasokan dan distribusi antardaerah. Ia menilai, kerja sama perdagangan antarwilayah telah membantu menjaga ketersediaan barang dan stabilitas harga di berbagai daerah.

“Daerah yang aktif membangun jaringan pasokan lintas wilayah inflasinya jauh lebih stabil. Tapi kita tidak boleh lengah karena harga pangan dan energi bisa naik kapan saja, terutama menjelang akhir tahun atau musim tanam baru,” kata Purbaya.

Ia pun menegaskan, sinergi antara TPIP dan TPID perlu terus diperkuat agar kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada menjaga harga, tetapi juga menjamin ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi barang secara berkelanjutan.