Reporter: Grace Olivia | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pengarusutamaan (mainstreaming) isu perubahan iklim dalam program pembangunan nasional telah dan akan terus dilaksanakan. Harapannya, isu lingkungan hidup dan perubahan iklim menjadi bagian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional secara berkelanjutan.
Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), lanjut Sri Mulyani, bertujuan untuk mengelola dana-dana terkait bidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan dan perikanan, dan bidang lainnya terkait lingkungan hidup.
“Sebelumnya, anggaran tersebut tersebar di beberapa kementerian dan lembaga (K/L) dengan beragam program yang tersebar pula di beberapa K/L yang berbeda,” kata Menkeu dalam acara Peluncuran BPDLH, Rabu (9/10).
Baca Juga: BPDLH adaa di bawah Kemenkeu, ini penjelasan Dirjen Perbendaharaan
Sri Mulyani juga menjelaskan, dukungan anggaran melalui APBN terhadap isu lingkungan hidup telah berjalan selama ini. Berdasarkan penandaan anggaran perubahan iklim (climate budget tagging) yang dilakukan Kementerian Keuangan, dukungan APBN itu terus meningkat.
Tahun 2016, anggaran yang ditanda terkait isu iklim sebesar Rp 72,4 triliun. Dalam APBNP 2017, anggaran itu menjadi Rp 95,6 triliun atau sekitar 4,7% dari total anggaran. Sementara pada 2018, anggaran yang ditanda sebesar Rp 109,7 triliun atau 4,9% anggaran.
“Untuk climate budget tagging tahun 2019 masih kami hitung dan untuk 2020 tentunya masih menunggu program-program apa saja yang akan ada,” tutur dia.
Sri Mulyani mengakui, dukungan dana yang dibutuhkan untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca hingga 41% sesuai Paris Agreement, sangat besar. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk mengalokasikan dan mengelola dana untuk mewujudkan itu, ditambah pendanaan dari negara maju maupun lembaga internasional.
BPDLH diharapkan dapat mengedepankan pengelolaan dana yang akuntabel dengan tata kelola berstandar internasional, sehingga BPDLH dapat menjadi sebuah solusi bagi negara-negara maju untuk memberikan pendanaan.
“Kami dari Kementerian Keuangan siap mendukung pelaksanaan BPDLH dengan tata kelola yang baik dan efisiensi yang maksimal. Karena manusia tanpa alam adalah kemuskilan,” kata Menkeu.
Baca Juga: Dibentuk menkeu, ini tata kerja dan ketentuan Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup
Ia berharap, BPDLH dapat mengedepankan pengelolaan dana yang akuntabel dengan tata kelola berstandar internasional, sehingga badan ini dapat menjadi wadah bagi negara-negara maju untuk memberikan pendanaan.
“Kami dari Kementerian Keuangan siap mendukung pelaksanaan BPDLH dengan tata kelola yang baik dan efisiensi yang maksimal. Karena manusia tanpa alam adalah kemuskilan,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
