Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, menegaskan, program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) mengalami kendala dalam mewujudkan universal coverage. Hal ini disebabkan kecilnya iuran Jamkesda yang lebih kecil dari besaran PBI (Penerima Bantuan Iuran).
Dalam Raker Komisi IX di Gedung DPR, Rabu (10/7), Nafsiah menegaskan bahwa Jamkesda ditujukan tidak hanya mengcover warga miskin. Namun, Jamkesda ini juga bisa ditujukan bagi bukan peserta Jamkesmas yang masih membutuhkan bantuan kesehatan.
"Sepanjang peserta belum ditanggung Jamkesmas, dia bisa meminta bantuan pelayanan kesehatan ditanggung pemerintah daerah melalui Jamkesda," ujar Nafisah.
Namun sayangnya, Jamkesda mengalami kendala untuk direalisasikan menjadi bagian dari Universal Coverage. Hal ini disebabkan kecilnya iuran Jamkesda yang harus dibayar selama ini.
Padahal pemerintah diamanatkan menyediakan jaminan kesehatan nasional yang bisa mengcover warga negara seluas mungkin. "Kondisi ini menyulitkan mengingat iuran Jamkesda lebih rendah dari PBI," kata Nafsiah
Oleh sebab itulah, Nafsiah menegaskan pemerintah berupaya mencoba menaikkan besaran iuran selama 2014-2019. Sebab, banyak ditemui munculnya banyak penolakan dari rumah sakit akibat iuran yang amat rendah.
Kondisi ini berbeda dengan Jamkesmas, maupun Jaminan Kesehatan TNI dan Polrii, yang sejauh ini sudah mencapai 119,6 juta jiwa. Berbagai program jaminan kesehatan nasiolal yang lain tersebut sudah berhasil tercapai. "Nanti Jamkesda diintegrasikan oleh Pemerintah selama 5 tahun ke depan," pungkasnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
