Menilik outlook investasi pasca aturan turunan UU Cipta Kerja diterbitkan

Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah menerbitkan seluruh aturan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja guna menarik dana para investor masuk ke Indonesia. Visi besarnya adalah meningkatkan investasi, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa melaju pesat pasca pandemi virus corona.

Untuk itu karpet merah digelar oleh pemerintah, dengan tujuan mempermudah langkah investor. Ada empat aturan pelaksana UU Cipta Kerja yang berkaitan langsung dengan perizinan berusaha.

Pertama, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kedua, PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Ketiga, PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan K-UMKM. Kempat, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Direktur Deregulasi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Yuliot, mengatakan, reformasi perizinan berusaha merupakan kunci atas implementasi beleid sapu jagad investasi tersebut. Sehingga, seluruh aturan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha akan berada dalam acuan tunggal yakni Online Single Submission (OSS) berbasis risiko.

OSS berbasis risiko diharapkan bisa menarik dana investor masuk lebih cepat. Karena, birokrasi perizinan berusaha lebih ringkas. Hanya saja, Yuliot menyampaikan OSS versi teranyar baru bisa diimplementasikan pada tanggal 3 Juni 2021.

“Fokus pembangunan sistem itu untuk seluruh sektor perizinan yang jadi satu pintu. Nah ini butuh waktu karena ada18 Kementerian/Lembaga dengan cakupan 16 sekor perizinan, izin pemda di seluruh kabupaten/kota dan provinsi. Persoalannya sistem yang dibangun tidak langsung sempurna, pasti ada trial and error, makanya butuh waktu,” kata Yuliot kepada KONTAN, Selasa (9/3).

Setali tiga uang, Yuliot bilang dampak reformasi dalam aturan pelaksana UU Cipta Kerja terhadap investasi, baru bisa terasa di semester II-2021. “Kalau sistemnya sudah rampung langsung kita melakukan promosi, menawarkan potensi, serta menjamin kepastian hukum berinvestasi di Indonesia,” ujar Yuliot.

Adapun BKPM berharap realisasi investasi hingga akhir 2021 bisa mencapai Rp 900 triliun sesuai mandat dari Presiden RI Joko Widodo. Angka tersebut naik 8,18% dari realisasi investasi 2020 sebesar Rp 826,3 triliun.

Adapun di semester I-2021, Yuliot mengatakan pihaknya akan tetap berupaya optimal memperbaiki iklim investasi dengan cara memfasilitasi calon investor secara langsung. Setidaknya, BKPM meyakini di kuartal I-2021 investasi bisa lebih dari Rp 210,7 triliun. Sehingga, bisa ikut berkontribusi mendorong perumbuhan ekonomi sebesar 1,6% hingga 2,1% year on year (yoy) di periode Januari-Maret 2021.

“Jadi untuk sekarang ini kita akan jemput bola investasi yang besar-besar. Tapi tidak hanya penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN), tapi juga investasi UMKM,” ujar Yoliot.

Tak terkecuali melanjutkan negosiasi dengan Tesla, Inc. untuk melengkapi cita-cita pemerintah membangun ekosistem mobil listrik dalam negeri. Tesla akan mempertimbangkan investasi di enam sektor antara lain mobil, starlink, launching pad, hypersonic, baterai lithium, dan stabilizer energy.

Namun Yuliot belum bisa memastikan perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu mendirikan pabrik di Indonesia. Yang jelas, jika Tesla masuk, akan menambah satu lagi PMA besar, setelah LG Energy Solutition Ltd, membangun industri baterai kendaraan listrik terintegrasi dengan nilai investasi sebesar US$ 9,8 miliar yang direalisasikan pada 2020 dan 2021.

Ketua Asosasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengaku ada perbaikan birokrasi perizinan berusaha setelah aturan turunan UU Cipta Kerja diterbitkan. Dia bilang, semua izin usaha sudah difasilitasi langsung oleh BKPM, sehingga bagi investor jauh lebih efektif dan efisien.

Kata Hariyadi meski pandemi masih menjadi momok perekonomian, tapi geliat investasi sudah berjalan sejak awal tahun ini. Beberapa sektor usaha berani menanamkan modalnya seperti sektor makanan dan minuman dan logistik. Karena adanya harapan pemulihan ekonomi di tahun ini. Alhasil, Hariyadi optimistis realisasi investasi bisa tumbuh dari pencapaian tahun lalu.

Meski begitu, Hariyadi menilai keberhasilan vaksinasi menjadi faktor penting untuk menciptakan confidence investor terhadap daya beli masyarakat. Bila vaksinasi berjalan lambat, investor akan cenderung menahan modalnya.

“Vaksinasi akan diikuti oleh demand. Jadi saat ini konsentrasi pemerintah kepada vaksin saja baik yang umum maupun yang gotong-royong,” kata Hariyadi kepada KONTAN, Selasa (9/3).

Ekonom Makro Ekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI) Teuku Riefky menilai jika program vaksinasi berlangsung lebih lama dibandingkan negara berkembang lainnya, maka investor akan mengalihkan modalnya.

“Kalau vaksinasi di Indonesia masih rendah perharinya, maka kemungkinan besar aliran modal investor yang seharusnya berpotensi ke Indonesia lari ke negara yang lebih siap seperti Vietnam dan India. Bahkan, kalau melihat Tesla lebih pilih India,” kata Riefky kepada KONTAN, Selasa (9/3).

Oleh karena itu, Riefky memprediksi target Rp 900 triliun realisasi investasi di tahun ini mustahil tercapai. Dia mengira paling besar nilai modal investor yang terkumpul tahu ini sebesar Rp 858,5 triliun sesuai target dari Bappenas.

Riefky menambahkan, sambil menyiapkan OSS berbasisi risiko, BKPM dan pemerintah pusat musti melakukan sosialisasi masal aturan turunan UU Cipta Kerja kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), pemerintah daerah, serta pengusaha. Agar tidak ada lagi tumpang tindih aturan pusat dan daerah.