Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tren kenaikan harga komoditas energi pada awal tahun ini, membawa angin segar terhadap penerimaan negara. Utamanya dipengaruhi oleh tren harga minyak dan gas bumi (migas), crude palm oil (CPO) atau minyak sawit, dan batubara.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengatakan, seiring dengan makin optimisnya pemulihan ekonomi global didorong oleh sentimen positif dari Amerika Serikat (AS) yang menyetujui paket stimulus jumbo, maka harga-harga komoditas menunjukkan adanya tren positif.
Sri Mulyani, memperhatikan harga minyak dunia yang sempat meningkat pada awal tahun bahkan sempat mencapai US$ 70 per barel, tapi sudah mulai melandai saat ini.
Menkeu beberapa minggu terakhir di bulan ini sudah menunjukkan ada sedikit volatilitas dan pelemahan pada kisaran US$ 67,8 per barel. Hingga saat ini (25/3) sudah stabil di kisaran US$ 63 per barel.
Baca Juga: PNBP SDA mengalami kontraksi 41,9% pada Januari-Februari 2021
Harga CPO juga meningkat, pada 16 Maret telah mencapai RM 4.170 per ton, angka tersebut merupakan peningkatan tertinggi sejak September 2015. Menurut Sri Mulyani, hal ini seiring dengan permintaan meningkat dan keterbatasan suplai menjadi penyebab bergeraknya harga CPO yang meningkat.
Sejalan, harga batubara global sudah mencapai US$ 90 per ton pada 16 Maret lalu. Sebab, harga batubara didorong oleh permintaan listrik dan industri yang makin pulih di China, India dan Asia Tenggara yang masih menggunakan batubara sebagai salah satu sumber listrik mereka.
“Sehingga ini tentu baik untuk perekonomian Indonesia sebagai produsen CPO terbesar, dan batubara. Karena beberapa komoditas ini, Indonesia merupakan produsen yang signifikan. Hal ini tentu berdampak kepada penerimaan negara,” kata Menkeu saat Konferensi Pers APBN 2021, Selasa (23/3).
Meski demikian, dampak terhadap penerimaan negara pada akhir Februari lalu belum sepenuhnya terasa. Misalnya dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) migas yang hanya mencapai Rp 6,8 triliun, kontraksi 59,2% year on year (yoy).
Sri Mulyani menuturkan, penurunan PNBP SDA migas dikarenakan realisasi rata-rata Indonesia Crude Price (ICP) dari Desember 2020 hingga Januari 2021 hanya sebesar US$ 50,48 per barel, turun 28,8% secara tahunan. Adapun pada akhir Desember 2019 hingga penghujung Januari 2020 sebesar US$ 66,28 per barel. Artinya secara tahunan masih lebih rendah.
Baca Juga: Dorong industri fesyen muslim, Kemenperin gelar kompetisi modest fashion project
Adapun perkembangannya hingga akhir Februari 2021 harga minyak mentah Indonesia sebesar US$ 56,8 per barel. Namun angka ini lebih tinggi dari outlook yang ditetapkan dalam APBN 2021 sebesar Rp 45 per barel.
Lalu untuk lifting minyak tercatat sebesar 645,2 ribu lebih rendah dari proyeksi pemerintah di 705. Sementara, lifting gas bumi hingga akhir Februari sebanyak 1.113,6 barel setara minyak per hari, di atas asumsi yang hanya 1.007 barel setara minyak per hari.
Kendati demikian, kondisi sebaliknya terjadi pada PNBP SDA nonmigas justru melambung hingga 28,2% hingga akhir Februari 2021. Kemenkeu mencatat penerimaannya mencapai Rp 5,3 triliun, naik dari periode sama tahun 2020 sebesar Rp 4,1 triliun.
Rinciannya, realisasi PNBP SDA nonmigas yang berasal dari minerba sebesar Rp 4,8 triliun dan nonminerba senilai Rp 600 miliar. Masing-masing tumbuh 33% yoy dan kontraksi 1,6% yoy.
Menkeu mengatakan kinerja PNBM SDA nonmigas disokong kenaikan harga batubara yang hingga Februari 2021 harga batubara acuan mencapai US$ 87,79 per ton, melonjak dari posisi tahun 2020 sebesar US$ 66,89 per ton. Sri Mulyani mengatakan ini sejalan dengan melonjaknya permintaan impor batubara dari China.
Sementara itu, dari pos penerimaan pajak, harga ICP yang rendah berdampak kepada realisasi pajak penghasilan (PPh) migas sebesar Rp 5,1 triliun hingga pengujung Februari lalu. Angka tersebut minus 22,5% secara tahunan.
Baca Juga: Dongkrak ekonomi, Kementerian LHK gelar pelatihan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu
Di sisi lain, dari sisi penerimaan bea keluar tercatat sebesar Rp 2,37 triliun melonjak 380,42% yoy. Sri Mulyani menyampaikan penyebabnya produksi kelapa sawit tumbuh 805,24% yoy dan harganya sedang dalam tren kenaikan. Penerimaan CPO juga disokong oleh kenaikan tarif bea keluar yang lebih tinggi pada Februari 2021.
Kepala Ekonom Indo Premier Sekuritas, Luthfi Ridho, mengatakan kenaikan harga minyak mengutungkan pemerintah karena asumsi harga minyak di APBN 2021 adalah US$ 45 per barrel. Dus, Luthfi mengatakan ke depan pendapatan yang akan naik terutama PPh migas dan PNBP migas. Demikian pula pada komoditas lain seperti CPO dan batubara.
“Namun memang ada lagged time sekitar dua hingga tiga bulan sebelum harga komoditas yang tinggi tercermin di pendapatan pemerintah,” kata Luthfi kepada Kontan.co.id, Kamis (25/3).
Sementara itu, Luthfi mengatakan ke depan harga-harga komoditas bergantung pada stimulus di AS. Apabila sesuai, maka pemulihan ekonomi di AS akan terjadi lebih cepat yang akan berdampak pada pemulihan ekonomi di global. Dus, ini akan berdampak pada naiknya permintaan terhadap komoditas energi.
Meski begitu, kebijakan pemerintah untuk membuka keran ekspor mineral mentah tanpa perlu diolah akan berdampak pada penerimaan negara. Luthfi mengatakan insentif tersebut bisa jadi berdampak negatif pada PNBP SDA nonmigas di tahun ini.
Adapun secara umum luthfi meramal harga rata-rata migas, batubara, dan CPO hingga akhir tahun ini akan menguat secara tahunan.
Selanjutnya: PLN minta harga batubara untuk pembangkit turun, begini sikap produsen batubara
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
