kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.464.000   12.000   0,83%
  • USD/IDR 15.269   -64,00   -0,42%
  • IDX 7.563   -78,87   -1,03%
  • KOMPAS100 1.175   -15,83   -1,33%
  • LQ45 939   -14,66   -1,54%
  • ISSI 228   -2,45   -1,06%
  • IDX30 484   -6,54   -1,33%
  • IDXHIDIV20 581   -8,51   -1,44%
  • IDX80 134   -1,93   -1,43%
  • IDXV30 142   -0,88   -0,62%
  • IDXQ30 162   -2,28   -1,40%

Menggeber Belanja di Sisa Akhir Tahun untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi 2024


Rabu, 02 Oktober 2024 / 19:21 WIB
Menggeber Belanja di Sisa Akhir Tahun untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi 2024
ILUSTRASI. Kementerian Keuangan mencatat, pemerintah telah membelanjakan belanja negara hingga akhir Agustus 2024 mencapai Rp 1.930,70 triliun atau 58,06% terhadap pagu atau tumbuh 15,29% year on year (yoy).


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah telah membelanjakan belanja negara hingga akhir Agustus 2024 mencapai Rp 1.930,70 triliun atau 58,06% terhadap pagu atau tumbuh 15,29% year on year (yoy).

Adapun untuk belanja pemerintah pusat telah direalisasikan sebesar Rp 1.368,55 triliun. Artinya, masih ada pagu sebesar Rp 1.098,98 triliun lagi yang belum dibelanjakan oleh pemerintah.

Jika mengacu pada realisasi akhir Agustus 2024, sisa pagu belanja pegawai yang belum dibelanjakan adalah sebesar Rp 87,99 triliun, kemudian belanja barang sisa Rp 148,59 triliun , belanja modal sebesar Rp 94,61 triliun dan belanja bantuan sosial yang tersisa Rp 56,41 triliun.

Adapun pemerintah memproyeksikan outlook belanja negara pada 2024 sebesar Rp 3.412,2 triliun, atau melampaui dari target APBN sebesar Rp 3.325,1 triliun.

Sementara, belanja pemerintah pusat pada tahun ini sebesar Rp 2.558,2 triliun atau 103,7% dari pagu APBN 2024 sebesar Rp 2.467,5 triliun.

Baca Juga: Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Pemerintah akan Berbagi Beban dengan Pemda

Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky memperkirakan belanja negara pada tahun ini akan berada pada kisaran outlook pemerintah, bahkan bisa sedikit di bawah outlook tersebut.

Hal ini terlihat dari realisasi hingga Agustus 2024 yang mencapai 58,6% dari APBN, dan jika dilihat dari outlook hanya sebesar 56,58%.

Awalil memperkirakan, belanja pemerintah pusat tidak akan melampaui outlook yang ditetapkan mengingat belanja non kementerian/lembaga (K/L) yang tidak sebesar rencana. 

"Besaran subsidi serta kompensasi BBM/listrik kemungkinan sedikit lebih kecil dari outlook karena harga minyak dan batubara yang relatif stabil atau sedikit lebih rendah dari asumsi APBN," ujar Awalil kepada Kontan.co.id, Rabu (2/10).

Begitu pula dengan pembayaran bunga utang yang tampaknya akan lebih rendah lantaran faktor nilai tukar yang secara rata-rata akan lebih rendah dari asumsi outlook. Begitu pula dengan yield yang mulai tertahan atau tidak meningkat kembali.

Di sisi lainnya, belanja K/L diperkirakan akan sesuai dengan outlook. Adapun kebiasaan penyerapan anggaran sebagai salah satu ukuran kinerja, sehingga membuat kuartal IV akan tetap melonjak seperti biasanya.

Adapun salah satu jenis dari belanja K/L yang akan sesuai dengan outlook adalah belanja pegawai. Ini dikarenakan adanya kebijakan meningkatkan sebagian gaji atau tunjangan, yang sudah diperhitungkan pada outlook.

Sementara itu, Ekonom Core Indonesia, Yusuf Rendy Manilet memperkirakan belanja pemerintah pusat berpotensi akan relatif lebih cepat dan menopang pertumbuhan realisasi belanja negara secara keseluruhan.

Jika dilihat dari komponen belanja pemerintah pusat, maka belanja modal, belanja barang dan juga belanja pegawai berpotensi akan menyumbang pertumbuhan pada relasi belanja negara.

"Saya kira proyeksi belanja pemerintah pusat berpotensi akan berada pada kisaran outlook yang diperkirakan oleh pemerintah," katanya.

Baca Juga: Jika Serius Pajaki Para Konglomerat, Makan Bergizi Gratis bisa Tanpa Membebani APBN

Sementara untuk komponen transfer ke daerah, meski pada Agustus 2024 terjadi pertumbuhan terutama pada komponen Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, namun dikarenakan ada momen Pilkada pada Oktober 2024 berpotensi akan menghambat realisasi dari belanja TKD.

"Ada potensi Pemda akan menunda sementara waktu sampai aktivitas Pilkada ini selesai dan sudah terlihat bagaimana atau siapa yang akan terpilih dalam pilkada tersebut. Jadi saya kira, realisasi untuk TKD berpotensi akan relatif lebih rendah dari target yang dicanangkan oleh pemerintah," imbuh Yusuf.  

Selanjutnya: Prospek E-Commerce Diproyeksi Semakin Moncer Tahun Depan, Ini Alasannya

Menarik Dibaca: Peringatan Dini Cuaca Besok (3/10) Hujan Deras, Status Waspada Bencana Provinsi Ini

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Supply Chain Management on Procurement Economies of Scale (SCMPES)

[X]
×