Reporter: Ratih Waseso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menggelar rapat koordinasi kepegawaian nasional (Rakornas) bidang kehumasan dan hukum guna mensinergikan dan konsoliasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terutama unit kerja kehumasan dan hukum.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuturkan bahwa tugas humas baik di daerah maupun pusat harus menjalankan fungsinya sebagai juru bicara pemerintahan.
"Intinya ingin menegaskan bahwa humas di daerah itu jangan hanya meliput kegiatan dari daerah, tapi juga sebagai juru bicara baik pemerintah pusat atau daerah, siapapun presidennya dan gubernurnya dia wajib menyuarakan apa yang dikerjakan pemerintah," terang Tjahyo Kumolo saat Rakornas Bidang Kehumasan dan Hukum se Indonesia di Hotel Bidakara Jakarta pada Senin (11/2).
Kemdagri mengumpulkan 514 Kabag Humas dan 34 Biro Humas seluruh Indonesia ditingkat provinsi dalam upaya sinergi tersebut. Selain itu Tjahjo juga menginginkan agar Biro Hukum juga mampu memberikan masukan kepada kepala daerah terkait penggunaan APBD.
Tjahjo mengatakan, masalah anggaran wajib ditertibkan. "Biro hukum harus memberikan masukan yang detail baik diperintah atau tidak kepada pengguna anggaran khususnya terkait perencana anggaran dan lingkungan hidup jadi siapapun Walikota, Bupati Gubernur harus diberikan masukan sebelum teken kontrak dengan DPRD menyangkut APBD. Karena masalah anggaran kita harus lebih tertib," jelas Tjahjo.
Selain itu humas baik di pemerintah pusat dan daerah harus mampu menetralisir dan merespon cepat terkait pemberitaan tidak benar, seperti hoaks, ujaran kebencian dan fitnah dan politisasi SARA.
Hadir pula dalam acara yaitu Kepala Kantor Staff Kepresidenan Moeldoko yang menuturkan bahwa mendekati pesta demokrasi suasana tertib dan aman perlu diciptakan. Moeldoko juga menegaskan pentingnya memverifikasi berita sebelum disampaikan kepada orang lain.
"Kita mengahadapi suatu tantangan yang luar biasa banyak, sekarang saya sedang mencari istilah revolusi jari saat ini. Dimana penggiat media sosial mengatakan pada saya, pertarungan 30 detik dimana menentukan kebenaran menjadi sulit karena rata-rata dari kita hanya memindai suatu berita tanpa memahami kebenaran dan seterusnya, bisa langsung ditranfer ke orang lain. Ini sebuah tantangan baru bagi kita semuanya dihadapi oleh kita semuanya," terang Moeldoko
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
