Mendagri Kirim 1.054 Personil IPDN Ke Aceh Untuk Bantu Membersihkan Fasilitas Umum

Senin, 29 Desember 2025 / 12:36 WIB

ILUSTRASI. BRI Danareksa Sekuritas Gandeng BRI dan Danareksa Investment Management Ajak 1600 Praja IPDN Persiap (Dok/BRI Danareksa Sekuritas)

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Dalam Negeri berencana mengirimkan 1.054 orang personil dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke daerah paling berat terdampak banjir yaitu Aceh Tamiang dan Aceh Utara, mulai pada 3 Januari 2026, hingga 3 Februari 2026.

Personil IPDN tersebut terdiri dari, 869 Praja IPDN, Praja Tingkat 2 sebanyak 506 dan Tingkat 3 sebanyamk 363. Serta Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 185 personil.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, alasan pemilihan lokasi tersebut karena kondisinya cukup berat, serta data menunjukkan terdapat 22 desa yang hilang.

“Kami juga rencana mengirimkan dari IPDN, itu sebanyak 1.054 personil, mulai tanggal 3 Januari 2026 selama sebulan,” tutur Tito dalam konferensi pers di Bandara Halim Kusumaakusuma Jakarta, Senin (29/12/2025).

Ia memerinci, 22 desa yang hilang tersebut diantaranya, 13 desa hilang di Aceh, 8 desa di Sumatera Utara, dan 1 desa di Sumatera Barat. Selain itu, jumlah kantor desa yang terdampak hingga menyebabkan roda pemerintahan desa tidak berjalan mencapai 1.580 unit di tiga provinsi, dengan 1.455 kantor desa berada di Aceh, 93 di Sumatera Utara, dan 32 di Sumatera Barat.

Ia menambahkan, wilayah yang paling terdampak adalah Aceh Utara dengan lebih dari 800 desa, disusul Aceh Tamiang. Oleh karena itu, ia menyebut pihaknya memiliki kewajiban untuk membangkitkan dan menghidupkan kembali pemerintahan, termasuk pemerintahan desa dan kabupaten, sehingga mengirimkan personil IPDN tersebut.

“Untuk bisa menghidupkan kembali pemerintahan-pemerintahan itu, termasuk pemerintahan desa kalau pemerintahan kabupaten,” ungkapnya.

Tito membeberkan, para personel IPDN tersebut memiliki dua tugas utama, yakni membantu proses pembersihan fasilitas umum, sekolah, pondok pesantren, rumah ibadah, kantor pemerintah, sarana kesehatan, rumah warga.

Kemudian, membantu menghidupkan kembali pemerintahan desa-desa yang terdampak, dengan memastikan layanan pemerintah berangsur pulih dan berjalan efektif.

Tito menjelaskan, penugasan ini berlangsung selama satu bulan dan dimasukkan ke dalam kurikulum sebagai bentuk kuliah kerja nyata, sehingga para peserta dapat berhadapan langsung dengan permasalahan di lapangan sembari membantu masyarakat.

“Real ini mereka berhadapan langsung dengan permasalahan sambil membantu masyarakat yang terakhir kami ingin sampaikan mengenai,” tandasnya.