Akses Jalan Terbuka, Kementerian PU Kirim Bantuan Sanitasi dan Air Bersih ke Aceh

Minggu, 30 November 2025 / 13:31 WIB

ILUSTRASI. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat mengirimkan dukungan sarana dan prasarana dasar bagi korban bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh. Bantuan ini fokus untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi di lokasi pengungsian.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat mengirimkan dukungan sarana dan prasarana dasar bagi korban bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh. Bantuan ini fokus untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi di lokasi pengungsian.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pengiriman bantuan dapat dilakukan setelah akses jalan menuju wilayah terdampak, yang sebelumnya terputus, mulai terbuka secara bertahap.

"Prinsip kami adalah memastikan masyarakat terdampak mendapatkan layanan dasar yang layak dan aman selama masa tanggap darurat," ujarnya melalui keterangan resmi, Sabtu (29/11/2025).

Bantuan disalurkan melalui Tim Tanggap Darurat Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Aceh, yang mengerahkan dua tim ke Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, dan Bireuen.

Tim 1 ditugaskan di Kabupaten Pidie Jaya dengan membawa 4 unit mobil tangki air (MTA) dan 12 unit Hidran Umum (HU) untuk pasokan air bersih. Selain itu, dikerahkan pula 3 unit toilet portabel serta 1 truk sedot tinja untuk layanan sanitasi di lapangan.

Sementara itu, Tim 2 yang bergerak di Kabupaten Pidie membawa 2 unit mobil tangki air, 6 unit HU, dan 2 unit toilet portabel. BPBPK Aceh memastikan seluruh mobil tangki air dikirim dalam kondisi penuh agar air bersih langsung tersedia bagi para pengungsi.

Kementerian PU menegaskan akan terus memonitor dan siap menambah dukungan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan lapangan, termasuk kemungkinan penambahan layanan kebersihan, air bersih, dan sanitasi bagi pengungsi. Koordinasi intensif terus dilakukan dengan pemerintah daerah dan seluruh unsur penanganan bencana.