Reporter: Umar Tusin | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menghadiri rapat kerja nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian sekaligus penandatanganan nota kesepahaman antara Mendagri dan Menteri Pertanian (Mentan) yang digelar di Hotel Bidakara Jakarta, Senin (27/1).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan sektor pertanian bisa menjadi sektor unggulan bagi Indonesia, karena Indonesia berada di iklim yang tropis dan memiliki banyak gunung berapi yang menghasilkan tanah yang subur.
Baca Juga: Kepala BKPM: 12 paket regulasi kemudahan investasi tinggal finalisasi
Akan tetapi mendagri masih melihat persoalan miss management. Mendagri menjelaskan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus meningkatkan sinkronisasi untuk mencegah kelangkaan pangan, busung lapar, dan mal nutrisi.
Selain itu, Mendagri menjelaskan pemerintah pusat harus memiliki grand design pembangunan pertanian untuk memetakan potensi lahan di setiap daerah.
“Kami memberikan kebebasan otonomi kepada daerah untuk berinisiatif dan berinovasi sesuai dengan keinginan daerah masing-masing, akan tetapi jangan sampai lepas dari grand design pemerintah pusat,” ujar Tito dalam Rakernas pembangunan pertanian, Senin (27/1)
Selain antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Mendagri menyatakan harus ada sinkronisasi data di tingkat pusat yaitu antara kementerian pertanian, kementerian perdagangan, dan badan urusan logistik (Bulog). Ketidakjelasan data pangan bisa berakibat kerugian pada petani karena hasil pangan yang tidak terserap oleh Bulog.
Baca Juga: Percepat penyaluran Dana Desa, Kemenkeu juga perketat pengawasan
Selain itu, Mendagri menjelaskan peran mafia pangan yang biasa merugikan pembangunan pertanian. “Saat panen dan suplai menjadi tinggi banyak harga akan jatuh, saat harga jatuh akan dibeli oleh mereka, yang akhirnya akan dilempar lagi ke pasar dengan harga yang lebih tinggi,” ujar Tito.
Mendagri menyarankan Mentan untuk memanfaatkan data dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam membangun program perencanaan pertanian. Saat ini Dukcapil sudah memiliki 98,8% data penduduk Indonesia.
Ke depannya, Mendagri akan mengecek program pertanian yang masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala dinas. Mendagri menegaskan setiap program yang masuk APBD harus memiliki manfaat di masyarakat. “Jangan programnya beli alat tapi alatnya malah disimpan di gudang,” ujar Tito.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
