Reporter: Umar Tusin | Editor: Handoyo .
Selain antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Mendagri menyatakan harus ada sinkronisasi data di tingkat pusat yaitu antara kementerian pertanian, kementerian perdagangan, dan badan urusan logistik (Bulog). Ketidakjelasan data pangan bisa berakibat kerugian pada petani karena hasil pangan yang tidak terserap oleh Bulog.
Baca Juga: Percepat penyaluran Dana Desa, Kemenkeu juga perketat pengawasan
Selain itu, Mendagri menjelaskan peran mafia pangan yang biasa merugikan pembangunan pertanian. “Saat panen dan suplai menjadi tinggi banyak harga akan jatuh, saat harga jatuh akan dibeli oleh mereka, yang akhirnya akan dilempar lagi ke pasar dengan harga yang lebih tinggi,” ujar Tito.
Mendagri menyarankan Mentan untuk memanfaatkan data dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam membangun program perencanaan pertanian. Saat ini Dukcapil sudah memiliki 98,8% data penduduk Indonesia.
Ke depannya, Mendagri akan mengecek program pertanian yang masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala dinas. Mendagri menegaskan setiap program yang masuk APBD harus memiliki manfaat di masyarakat. “Jangan programnya beli alat tapi alatnya malah disimpan di gudang,” ujar Tito.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
