Reporter: Barly Haliem | Editor: Umar Idris
JAKARTA. Pemerintah bertindak tegas mengatur lahan kelapa sawit dan pertambangan dengan cara menghentikan sementara waktu pemberian izin (moratorium) lahan kelapa sawit dan pertambangan. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan para menteri terkait merealisasikan perintah itu.
Presiden Jokowi menilai, saat ini kapasitas produksi lahan kelapa sawit sudah mencukupi dan masih bisa ditingkatkan. "Asal bibitnya betul, benar, sudah mungkin produksi bisa lebih dari dua kali," kata Jokowi, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Sukardi Rinakit, Tim Komunikasi Presiden, Kamis (14/4). Presiden maupun Sukardi tidak menjelaskan berapa lama moratorium ini akan diberlakukan.
Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mendukung moratorium izin tersebut, terutama kelapa sawit. "Kita sudah kebablasan dengan terlalu banyak tanam sawit, sehingga ekonomi kita sekarang mengalami ketergantungan yang berlebihan pada sektor sawit," kata Thomas, kepada KONTAN, kemarin (14/4).
Menurut Thomas, minyak sawit (CPO) sudah menjadi ekspor non-migas Indonesia terbesar dengan nilai ekspor sebesar US$ 19,4 miliar pada tahun lalu. "Kebetulan gejala iklim 'El-Nino' sehingga produksi CPO turun dan mengurangi over-supply sehingga harga CPO naik," terang Thomas.
Namun tahun depan, Thomas memperkirakan akan terjadi oversupply sehingga harga CPO akan kembali anjlok. Oversupply tersebut terjadi akibat cuaca kembali normal, dan produksi produsen ikut kembali normal.
Moratorium ini masih sesuai dengan strategi perdagangan dan perekonomian Indonesia sehingga Thomas sependapat dengan kebijakan ini. "Kita stop dulu pengembangan sawit, dan lebih mendorong diversifikasi ke komoditas lain seperti kelapa, kakao, kopi, teh, dan lain-lain," tutur Thomas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
