Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mengusulkan sederet tugas baru untuk Bank Indonesia (BI). Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pemerintah menyebut tugas baru ini dalam rangka stabilitas sektor keuangan.
Kebijakan tersebut mengacu pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Sektor Keuangan atau RUU tentang Penanganan Permasalahan Perbankan, Penguatan Koordinasi, dan Penataan Ulang Kewenangan Kelembagaan Sektor Keuangan.
Dalam beleid yang didapat Kontan.co.id menata ulang kewenangan bank sentral. Pertama, tidak hanya memelihara kestablian sistem keuangan dan nilai tukar rupiah, BI juga bertanggung jawab atas pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan tenaga kerja.
Kedua, kewenangan penetapan kebijakan makroprudensial perbankan sesuai hasil kesepakatan perumusan kebijakan makropudensial dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Baca Juga: Dalam RUU Omnibus Law Sektor Keuangan, ini tugas baru BI
Ketiga, dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis, Bank Indonesia berwenang pula untuk membeli surat berharga negara (SBN) jangka panjang di pasar perdana, mengatur divisi bagi penduduk, dan akses pendanaan korporasi melalui perbankan.
Termasuk, berwenang melakukan pembelian/reserve repo SBN yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk antisipasi likuiditas persoalan bank.
“Dalam rangka BI menggunakan kewenangannya untuk memberli SBN di pasar perdana sebagaimana dimaksud, tidak berlaku ketentuan mengenai larangan BI memberi SBN di pasar perdana sebagaimana diatur dalam UU mengenai BI,” jelas Pasal 70 Ayat 3 RUU Omnibus Law Sektor Keuangan.
Sayangnya, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Onny Widjanarko mengatakan bank sentral belum bisa memberikan komentar. Sejalan, Direktur Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman pun belum mau angka bicara. “Untuk RUU Omnibus Law Sektor Keuangan no comment dulu,” ukata Luky kepada Kontan.co.id, Kamis (26/11).
Baca Juga: Saat IHSG menguat, asing justru melego saham-saham ini Kamis (26/11)
Namun yang jelas, saat rapat kerja dengan Baleg DPR RI, Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto mengatakan beleid ini dilatarbelakangi oleh kondisi industri jasa keuangan yang makin kompleks.
Pemerintah menilai melalu RUU Omnibus Law Sektor Keuangan, pengawasan terhadap industri keuangan bakal diperkuat. Sehingga dapat meminimalisasi risiko yang berdampak kepada masyarakat.
“Kita paham bahwa risiko di sektor keuangan sudah sangat rentan terhadap berbagai hal apabila kita tidak bisa memiliki instrumen untuk memitigasi risiko-risiko tersebut,” ujar Hadiyanto, Rabu (25/11).
Baca Juga: Bankir dan OJK sepakat kredit korporasi masih punya ruang untuk tumbuh
Sebagai info, Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Supratman Andi Agtas memastikan pihaknya sudah menerima draff RUU tentang Penanganan Permasalahan Perbankan, Penguatan Koordinasi, dan Penataan Ulang Kewenangan Kelembagaan Sektor Keuangan.
Dia bilang, RUU yang menyelaraskan 13 Undang-Undang (UU) tersebut bakal dimasukan dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) 2021. Sementara, penanggung jawab pembahasannya akan ditentukan oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI setelah putusan Rapat Paripurna. “Usulan (RUU) dari pemerintah dan Komisi XI DPR,” kata Andi kepada Kontan.co.id, Rabu (25/11).
Selanjutnya: Capital inflow masih bisa deras sampai akhir tahun, net sell tahunan bisa berkurang
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
