Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pemerintah mengakui, persiapan untuk menghadapi persaingan di era pasar bebas ASEAN masih minim. Bahkan boleh dibilang tertinggal jauh.
Oleh karenanya, pemerintah bertekad untuk mengejar ketertinggalan ini terutama dalam hal kemampuan tenaga kerja yang handal di 12 sektor industri, yang menjadi prioritas di Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Nah, tahun ini pemerintah akan mulai mensertifikasi tenaga kerja di sektor tersebut. Kepala Badan Nasional Sertifikasi Pegawai (BNSP) Sumarna F. Abdurrahman mengatakan sertifikasi tersebut akan disesuaikan dengan standard yang ada di ASEAN. Saat ini baru sektor pariwisata yang sudah disertifikasi.
Sementara 11 sektor lainnya masih belum memiliki sertifikasi sesuai dengan standard ASEAN. Kesebelas sektor tersebut di antaranya, tujuh sektor untuk produk seperti agro, kayu, karet, elektronika, perikanan, tekstil dan otomotif. Sementara empat sektor lagi di bidang jasa seperti jasa logistik, kesehatan, perhubungan udara dan komunikasi informasi.
Targetnya, diharapkan pada akhir 2015 sudah ada 250.000 pegawai yang bersertifikat sesuai standar ASEAN. "Saat ini baru ada 400 orang yang memiliki sertifikat di bidang pariwisata," ujar Sumarna, Senin (8/6) di Istana Negara, Jakarta.
untuk bisa mencapai target tersebut pemerintah sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Australia, supaya BNSP bisa mengadopsi kurikulum pelatihan pegawai. Australia dipilih karena menjadi patokan standar di regional.
Selain Australia, BNSP juga sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Jepang untuk menggunakan kurikulum pelatihan sertifikasi di bidang industri otomotif dan elektronika. Sumarna mengaku, hal tersebut sudah dilaporkannya kepada presiden Joko Widodo (Jokowi).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
