kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.919.000   11.000   0,58%
  • USD/IDR 16.358   57,00   0,35%
  • IDX 7.287   95,00   1,32%
  • KOMPAS100 1.038   11,82   1,15%
  • LQ45 788   8,41   1,08%
  • ISSI 242   4,64   1,96%
  • IDX30 408   5,59   1,39%
  • IDXHIDIV20 466   2,70   0,58%
  • IDX80 117   1,36   1,18%
  • IDXV30 118   0,01   0,01%
  • IDXQ30 130   1,58   1,23%

Mayoritas publik tak puas dengan kinerja DPR


Senin, 26 Oktober 2015 / 10:22 WIB
Mayoritas publik tak puas dengan kinerja DPR


Sumber: Kompas.com | Editor: Adi Wikanto

JAKARTA. Mayoritas publik tidak puas atas kinerja DPR RI.

Namun, keberadaan Koalisi Merah Putih di luar pemerintahan mendapat apresiasi.

Demikian kesimpulan dari survei yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada 14-21 Oktober 2015.

Dari 1.183 responden yang dilibatkan dalam jajak pendapat ini, sebanyak 67,5% mengaku tidak puas atas kinerja Wakil Rakyat.

Hanya 29,2% yang merasa puas.

"Setahun pemerintahan Jokowi-JK tak bisa diukur dari kinerja eksekutif saja, tapi juga legislatif karena keduanya saling berkaitan," kata peneliti CSIS, Arya Fernandez, dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (25/10/2015).

Tingkat kepuasan terhadap kinerja DPR ini masih berada di bawah kepuasan terhadap Jokowi-JK.

Secara umum, 48,2% responden tidak puas atas setahun kinerja pemerintah. Sebanyak 50,6% lain menyatakan kepuasannya.

Arya menilai bahwa ketidakpuasan terhadap DPR terjadi karena pencapaian mereka tidak maksimal.

Di bidang legislasi, baru sedikit UU yang diselesaikan dalam prolegnas prioritas.

Di bidang pengawasan, DPR juga dinilai tidak terlalu bekerja maksimal mengawal jalannya pemerintahan.

Masyarakat di daerah pemilihan pun merasa tidak terwakili oleh anggota DPR.

"Bukannya menunjukkan prestasi, DPR justru ribut sendiri ingin membangun gedung baru, meminta tunjangan, dan sebagainya," ucap Arya.

Meski masyarakat menilai kinerja DPR buruk, tetapi sentimen positif justru diberikan pada keberadaan Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen.

Publik memandang KMP sebagai oposisi yang kritis dan bisa mengoreksi kebijakan pemerintah yang tidak tepat.

"Sebanyak 57,6% publik menilai keberadaan KMP sebagai partai oposisi bermanfaat," ucap Arya.

Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur.

Responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia.

Survei menggunakan multi-stage random sampling, margin of error sebesar +/- 2,85% dengan tingkat kepercayaan 95%.

(Ihsanuddin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
[Intensive Workshop] AI-Driven Financial Analysis Executive Finance Mastery

[X]
×