Mayoritas Kantor Wilayah Ditjen Pajak Gagal Capai Target, Ini Pemicunya

Jumat, 31 Juli 2026 / 16:27 WIB

ILUSTRASI. Realisasi penerimaan pajak semester I-2026 (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kinerja penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2025 menghadapi tantangan besar.

Berdasarkan Laporan Keuangan Ditjen Pajak Tahun Anggaran 2025 Audited, hampir seluruh kantor wilayah (kanwil) Ditjen Pajak gagal memenuhi target penerimaan yang telah ditetapkan.

Dari total 34 kantor wilayah DJP, hanya dua kanwil yang berhasil membukukan realisasi penerimaan di atas target, yakni Kanwil DJP Jakarta Selatan II dengan capaian 106,17% dan Kanwil DJP Jawa Barat II sebesar 101,59%.

Sementara itu, 32 kanwil lainnya membukukan realisasi di bawah 100% dari target. Beberapa di antaranya bahkan hanya mampu mencapai sekitar dua pertiga dari target penerimaan.

Kepala Riset dan Pengamat Pajak dari lembaga Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, cukup sulit dalam menganalisis kinerja penerimaan pajak per kanwil.

Pasalnya, lokasi administrasi wajib pajak belum tentu sama dengan lokasi kegiatan usahanya.

Menurutnya, perusahaan besar di sektor pertambangan maupun perkebunan kerap terdaftar di Jakarta, sementara kegiatan operasionalnya berada di daerah lain.

Karena itu, kinerja penerimaan di suatu Kanwil belum tentu mencerminkan kondisi ekonomi wilayah tersebut.

Meski demikian, secara umum Fajry melihat terdapat dua faktor utama yang menyebabkan sebagian besar Kanwil gagal mencapai target penerimaan pada 2025.

Pertama, pelemahan ekonomi yang berdampak pada basis penerimaan pajak.

Ia menilai, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia masih positif berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penerimaan pajak justru menunjukkan perlambatan.

“Di hampir seluruh Kanwil, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2025 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Beberapa Kanwil yang berada di wilayah pusat pertambangan-perkebunan dan industri hilirisasi tambang penerimaannya terpukul,” tutur Fajry kepada Kontan, Jumat (31/7/2026).

Ia mengatakan, kondisi tersebut sejalan dengan sejumlah indikator ekonomi lain, seperti melemahnya daya beli masyarakat sepanjang tahun lalu serta penurunan harga berbagai komoditas strategis dibandingkan tahun 2024.

Kedua, target penerimaan yang dipatok pemerintah terlalu tinggi.

Menurutnya, terdapat sejumlah Kanwil yang sebenarnya masih mampu mencatat pertumbuhan penerimaan, tetapi tetap gagal mencapai target karena target yang ditetapkan meningkat signifikan.

"Bahkan, ada Kanwil yang target penerimaannya naik lebih dari 20% dari realisasi sebelumnya," katanya.

Dengan kondisi tersebut, Fajry menilai kegagalan mayoritas Kanwil lebih disebabkan oleh kombinasi target yang terlalu agresif dan kondisi ekonomi yang belum mendukung.

Tantangan serupa diperkirakan masih membayangi penerimaan pajak pada 2026. Fajry memperkirakan target penerimaan tahun ini juga akan sulit dicapai.

Mengacu pada realisasi penerimaan pajak hingga Juni 2026, ia memperkirakan potensi shortfall penerimaan pajak berada di kisaran Rp 140 triliun hingga Rp 188 triliun.

Bahkan, secara nominal penerimaan pajak tahun ini diperkirakan masih lebih rendah dibandingkan tahun lalu.

Ia menambahkan, prospek ekonomi juga belum menunjukkan perbaikan yang cukup kuat. Meski harga crude palm oil (CPO) mulai meningkat, penjualan eceran masih mengalami kontraksi selama dua bulan berturut-turut.

Di sisi lain, survei dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC_ juga menunjukkan persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi cenderung memburuk.

"Berdasarkan indikator saat ini, kemungkinan besar kondisinya akan seperti tahun lalu, sebagian besar Kanwil sulit mencapai target penerimaannya," tandasnya.

Selanjutnya