Reporter: Noverius Laoli | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Peranan media massa di negara demokrasi amatlah penting. Pers menjadi salah satu pilar negara demokrasi yang berfungsi mengontrol jalannya kekuasaan. Namun, agar bisa menjalankan fungsinya dengan baik, pers juga harus memiliki pengetahuan dan pendidikan yang luas. Pasalnya, selain mengkritik pemerintah, pers juga harus mendidik masyarakat.
Hal itu disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Negara. Ia menilai bahwa salah satu kelemahan pers di Indonesia adalah pers kurang memahami pendidikan dalam arti luas. Artinya pers masih kurang dalam pendidikan politik, demokrasi dan kewarganegaraan.
"Yang kurang menurut saya, peran pers dalam pendidikan, pendidikan dalam arti luas, pendidikan politik, pendidikan demokrasi, pendidikan kewarganegaraan. Memang kurang menarik dibanding mengontrol, mengkritisi. Padahal dua-duanyanya diperlukan," tutur SBY saat menerima peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XIX, Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX, dan Angkatan L Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) tahun 2013, Jumat (1/11).
SBY membeberkan, menurut hasil riset, media yang paling banyak mengubah alam pikiran rakyat di Indonesia adalah televisi, baru kemudian media sosial. Karena itu, pemahaman pers terhadap unsur pendidikan politik, demokrasi dan kewarganegaraan perlu terus ditingkatkan.
Sebab, jika pers hanya melakukan fungsi kontrol dan lupa melakukan fungsi mendidik, maka menurut Ketua Umum Partai Demokrat ini, pers tidak seimbang dalam melakukan tugasnya. Namun bila kedua hal itu bisa dijalankan dengan baik, maka kehidupan dan alam demokrasi di Indonesia akan teratur, sesuai konstitusi dan hukum yang berjalan.
"Jadi kebebasan tanpa rule of law akan membayakan demokrasi," ujar SBY mengingatkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
