Reporter: Noverius Laoli | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyesalkan tindakan penyadapan yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Australia terhadap Indonesia. Apalagi dikabarkan, di Kedutaan Besar AS dan Australia di Jakarta, menyimpan alat penyadap canggih yang bisa menyadap para pejabat tinggi mulai dari presiden dan jajaran pemerintah termasuk para pelaku bisnis di Tanah Air.
Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan SBY telah memerintahkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang diduga menyadap dan meminta klarifikasi terkait kebenaran pemberitaan tersebut.
"Pada prinsipnya, kalau penyadapan itu benar, maka tindakan itu sungguh sangat disesalkan karena suatu hubungan diplomasi tidak boleh terkontaminasi dengan aksi penyadapan," tutur Julian di Kantor Presiden, Jumat (1/11).
Kendati tetap menunggu penjelasan dari pihak AS dan Australia, pemerintah juga tetap mencari informasi dengan cara lain untuk mendapatkan kepastian tentang pemberitaan penyadapan yang telah menghebohkan sejumlah pemimpin negara di dunia tersebut.
Saat ini, Menlu tengah memanggil pihak-pihak yang diduga melakukan penyadapan untuk menyampaikan protes dan meminta penjelasan resmi. Menurut Julian, Istana masih masih belum memastikan berapa kerugian atas penyadapan tersebut. Karena pemerintah butuh penjelasan dan klarifikasi dari pihak-pihak yang dituduh melakukan penyaapan.
Seperti diketahui, AS melakukan penyadapan terhadap para pemimpin negara di dunia, termasuk Indonesia. Bahkan Australia, negara tetangga Indonesia juga diduga ikut menyadap para pemimpin pemerintahan di Indonesia dan menempatkan alat penyadap canggih di Kedutaan Australia yang terletak di Kuningan, Jakarta. Tindakan penyadapan tersebut telah melanggar etika dah hukum diplomasi antara bangsa yang bisa mengarah pada turunnya tingkat kepercayaan terhadap AS dan Australia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
