Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penyebaran virus corona (Covid-19) masih terus terjadi. Melihat ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah tengah mengkaji berbagai kebijakan relaksasi bagi pihak yang terdampak Covid-19, khususnya masyarakat yang miskin dan rentan.
Salah satu kebijakan yang akan dilakukan adalah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada 15,2 juta rumah tangga dengan mekanisme Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
"Ini akan diberikan, Insya Allah setiap bulan dan ada penambahan jumlah dari yang lama," ujar Ma'ruf dalam teleconference, Selasa (24/3).
Baca Juga: Ada corona, Kemensos naikkan nilai bantuan sembako jadi Rp 200.000
Kebijakan lain yang sedang dirumuskan adalah pemberian keringanan pembiayaan tagihan listrik oleh masyarakat miskin dan rentan.
"Ini sedang dipertimbangkan, yaitu keringanan pembiayaan tagihan listrik untuk rumah tangga miskin, yang 450 watt dan 900 watt," ujar.
Namun, Ma'ruf juga mengatakan masyarakat berhak yang menerima keringanan tersebut hanya yang sudah terdaftar di data terpadu Kementerian Sosial. Dia mengatakan, data-data yang berkaitan dengan hal ini sedang dipadukan di Kemensos.
"Kita menghindari jangan sampai yang menerima itu justru bukan orang miskin tetapi orang kaya. Karena itu perlu dilakukan seleksi supaya tidak salah memberikan insentif atau bantuan atau subsidi kepada pekerja," ujar Ma'ruf.
Baca Juga: Kasus corona bertambah jadi 107 kasus, ini wilayah terdampak
Upaya lain yang sedang dikaji adalah memberikan bantuan kepada pekerja yang berpenghasilan rendah dan bersifat harian atau masyarakat yang bekerja di sektor informal.
"Pemerintah sedang melakukan inventarisasi dan cakupan sasaran dan besaran jumlah bantuan yang akan kita berikan. Lalu, sektor-sektor mana nanti ini sedang diinventarisir. Nanti juga akan dihitung jumlah besarannya dan juga implikasinya kepada APBN," jelas Ma'ruf.
Upaya untuk membantu sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) pun sedang dirumuskan. Menurut dia, pihak terkait seperti OJK dan Kemenkeu tengah merumuskan relaksasi-relaksasi yang dibutuhkan oleh UKM, mengingat sektor ini cukup terdapak Covid-19.
Baca Juga: Kemensos siapkan cadangan beras pemerintah untuk daerah terdampak wabah corona
Kebijakan-kebijakan ini, kata Ma'ruf, merupakan hasil rapat bersama kementerian/lembaga, mulai dari Menko PMK, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Kepala OJK, Menteri Sosial. Rumusan kebijakan ini akan disampaikan kepada presiden untuk segera diputuskan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
